Jokowi "Cawe-cawe" Urus Pemilu 2024 Dinilai karena Bukan Ketum Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai "terpaksa" cawe-cawe dalam urusan Pemilu 2024 lantaran bukan petinggi partai politik. Maka dari itu, Jokowi menggunakan caranya untuk terlibat aktif memastikan Pemilu 2024 berjalan sesuai kepentingannya.

"Satu hal yang diluputkan oleh publik, Jokowi itu bukan ketua umum partai," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno saat dikonfirmasi Kompas.com pada Selasa (30/5/2023).

Jika Jokowi tidak melakukan cawe-cawe saat ini, Adi melihat Jokowi tidak bisa mengontrol gerakan penggantinya untuk memastikan pembangunan yang sudah dilakukan selama 10 tahun di Indonesia.

Hal ini berbeda dengan yang terjadi selepas Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya setelah tak lagi menjadi presiden, masih memegang kekuasaan sebagai Ketua Umum PDI-P dan Ketua Umum Partai Demokrat. 

Baca juga: Cawe-cawe Jokowi dan Harapan untuk Pemilu Demokratis, Bukan demi Politik Praktis

"Jokowi kalau sudah tidak jadi presiden, tidak seperti Megawati yang kemudian bisa mengontrol dan mengendalikan PDI-P. Jokowi bukan seperti SBY, setelah tidak jadi presiden kemudian bisa mengontrol dan mengendalikan partai Demokrat," ucap Adi.

Untuk itu, lanjut dia, Jokowi tentu ingin memastikan siapapun yang menjadi presiden adalah mereka yang bisa diklaim sebagai 'orangnya jokowi' atau dikenal dengan All Jokowi's Men.

Menurut Adi, Jokowi ingin memastikan dan mengontrol secara dini hasil kerjanya diteruskan osebelum ia lengser dari jabatan Presiden karena tidak memiliki status sebagai ketua umum parpol.

"Tentu untuk keberlanjutan pembangunan dan tentu saja masa depan," imbuh dia.

Baca juga: Menyoal Cawe-cawe Presiden Jokowi

Sebelumnya, para pemimpin redaksi (pemred) mengungkapkan bahwa Jokowi secara terang-terangan mengaku bakal "cawe-cawe" dalam Pemilu 2024 demi kepentingan bangsa dan negara.

Keterangan tersebut disampaikan oleh para pemred usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (29/5/2023) sore.

"Untuk kepentingan negara, tadi Presiden bilang cawe-cawe. Cawe-cawe untuk kepentingan negara," kata Pemred Harian Kompas Sutta Dharmasaputra usai pertemuan, dikutip dari Kompas.id.

Jokowi mengatakan bahwa dirinya cawe-cawe untuk kepentingan yang positif, termasuk dalam hal ini tidak menggunakan kekuasaan TNI dan Polri.

Baca juga: Tujuh Kali Cawe-cawe Keluar dari Mulut Jokowi

Mantan Wali Kota Solo itu juga menegaskan cawe-cawe untuk negara, bukan cawe-cawe untuk kepentingan politik praktis.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin meluruskan bahwa cawe-cawe Presiden untuk kepentingan pemilu yang demokratis.

"Terkait penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam pemilu, konteksnya adalah, Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil," ujar Bey kepada Kompas.com, Senin malam.

"Kedua, Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," katanya lagi.

Selanjutnya, kata Bey, Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih.

Bey juga memastikan Presiden akan menerima dan menghormati apa pun hasil pilihan rakyat pada Pemilu 2024.

"Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Presiden juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya," ujar Bey.