Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tujuh Kali Cawe-cawe Keluar dari Mulut Jokowi

Kompas.com - 30/05/2023, 18:00 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang cawe-cawe dalam peta politik menjelang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang menuai berbagai tanggapan.

Presiden disebut mengakui dia melakukan cawe-cawe dengan alasan demi kepentingan negara.

Hal itu diutarakan Presiden dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/5/2023) kemarin.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang dilaporkan turut hadir dalam pertemuan itu pun menambahkan cawe-cawe yang dimaksud identik dengan ikut bertanggung jawab dan tidak membiarkan.

Baca juga: Jokowi Akui Cawe-cawe untuk Pilpres 2024, Anies: Kami Harap Itu Tidak Benar

Presiden disebut beberapa kali menyinggung soal sikap cawe-cawe itu di depan para pemimpin redaksi media massa.

”Ada lebih dari tujuh kali Pak Presiden mengatakan cawe-cawe,” kata GM News and Current Affairs Kompas TV, Yogi Nugraha, seperti dikutip dari Kompas.id.

Menurut Pemimpin Redaksi Kompas, Sutta Dharmasaputra, Presiden Jokowi menuturkan bahwa dirinya cawe-cawe untuk kepentingan yang positif dan bukan hanya urusan calon presiden dan calon wakil presiden.

Cawe-cawe untuk negara, (untuk) kepentingan nasional. Bukan untuk kepentingan capres-cawapres,” kata Sutta menyitir pernyataan Presiden.

Baca juga: Jokowi Ingin Cawe-cawe demi Kepentingan Bangsa, Pengamat: Jangan Sampai Melegitimasi Manuver Politik Pribadi

Menurut Sutta, Jokowi menyampaikan tentang betapa pentingnya kurun waktu selama 13 tahun mendatang untuk Indonesia supaya memanfaatkan bonus demografi.

Maka dari itu, kata Sutta, Presiden menilai Pemilu 2024, 2029, dan 2034 sangat penting.

Diminta fokus kerja

Di sisi lain, sejumlah kalangan mengkritik sikap Jokowi yang cawe-cawe dalam urusan politik menjelang Pemilu dan Pilpres.

Salah satu partai politik yang mengkritik sikap Jokowi itu adalah Partai Demokrat.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai cawe-cawe berarti melakukan sesuatu di luar wewenang dan tanggung jawab Jokowi sebagai Presiden.

Baca juga: Jokowi Ingin Cawe-cawe di Pemilu 2024, Golkar: Semua Orang Harus Terlibat

“Seharusnya beliau menyampaikan, saya akan fokus dengan tugas dan tanggung jawab utama saya. Bukan malah menyampaikan saya akan cawe-cawe demi kepentingan negara,” sebut Herzaky dalam keterangannya, Selasa (30/5/2023).

Herzaky mengeklaim saat ini masyarakat lebih menginginkan Jokowi untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah sebelum lengser pada akhir 2024.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com