Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Diminta Presiden, PDI-P Siap Utus Kader Gantikan Posisi Johnny Plate

Kompas.com - 20/05/2023, 21:03 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya siap mengutus kader untuk menggantikan posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Namun, hal itu akan dilakukan PDI-P apabila sudah ada permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku yang berwenang melakukan reshuffle.

"Tentu saja reshuffle ini merupakan kewenangan dari Bapak Presiden Jokowi. Sekiranya diminta, tentu saja partai memiliki kader-kader yang potensial untuk mengisi jabatan tersebut," kata Hasto ditemui di Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Baca juga: Tegaskan Tak Ada Politisasi dalam Penetapan Tersangka Johnny Plate, PDI-P: Korupsi, ya Korupsi

Meski demikian, PDI-P tak akan mengintervensi Jokowi terkait nama-nama yang disodorkan.

Hasto menegaskan, nama yang disodorkan PDI-P kelak sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Jokowi untuk memutuskan.

"Tetapi kita serahkan sepenuhnya kepada keputusan dari bapak presiden," imbuh Hasto.

Oleh sebab itu, Hasto meminta semua pihak bersabar dan menunggu keputusan Presiden soal rencana perombakan kabinet tersebut.

Ia menyatakan, Presiden Jokowi juga sudah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sebagai pelaksana tugas (Plt) Menkominfo.

Baca juga: Johnny Plate Jadi Tersangka Korupsi, AHY: Tekanan Politik Tidak Sehat, Tolong Dibuka Secara Utuh

"Ya kita bernafas dulu," ucap Hasto.

Sebelumnya diberitakan, penetapan Johnny G Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G dinilai bisa menjadi momentum bagi Presiden Jokowi untuk kembali melakukan perombakan kabinet (reshuffle).

Johnny adalah salah satu kader Partai Nasdem yang duduk dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Kader Nasdem selain Johnny yang berada dalam kabinet adalah Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Pertanian dan Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri Kehuatanan dan Lingkungan Hidup.

"Penetapan tersangka terhadap Johnny G Plate oleh Kejaksaan Agung membuat saat ini Presiden Joko Widodo memiliki alasan sangat kuat untuk melakukan reshuffle terhadap menteri dari Partai Nasdem," kata peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/5/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com