Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luncurkan Sensus Pertanian 2023, Jokowi: Terakhir 10 Tahun Lalu

Kompas.com - 15/05/2023, 11:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meluncurkan Sensus Pertanian 2023 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/5/2023).

Menurut Presiden, sensus kali ini merupakan yang pertama kali dilakukan dalam 10 tahun terakhir.

"Saya mendukung sekali pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 ini dan ini sudah pelaksanaan (setelah) terakhir 10 tahun yang lalu," ujar Jokowi dalam sambutannya.

"Menurut saya juga kelamaan, sudah berjalan berubah. Setiap tahun keputusannya masih pakai data 10 tahun yang lalu," lanjutnya.

Baca juga: Lagi, Hary Tanoe Menghadap Jokowi di Istana

Sensus yang akan dilangsungkan selama dua bulan sejak 1 Juni-30 Juli ini akan melibatkan lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Idealnya, Kepala Negara mengatakan, sensus pertanian dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Sebab, data yang dihasilkan pada sensus tersebut akan menjadi rujukan pemerintah di dalam menentukan kebijakan.

"Mestinya ini setiap 5 tahun, biayanya juga nggak banyak mungkin Rp 3 triliun-an tapi penting. Bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya tidak akurat dan paling terupdate, terkini," jelas Jokowi.

Baca juga: Jokowi dan Dukungan Politik Capres 2024

"Sekali lagi saya mendukung pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 ini agar sensus ini betul-betul menghasilkan data yang terkini akurat dan terpercaya," tegasnya.

Presiden menambahkan, Sensus Pertanian 2023 akan meliputi lima bidang, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Sektor pertanian, kata Jokowi merupakan salah satu sektor penting dan strategis karena menjadi penyumbang 11,8 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

"Besar sekali. Hati-hati di sektor ini juga sekarang ini sangat rawan kita tahu krisis pangan di mana-mana 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim, karena perang," ungkap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com