Sindir Ada yang Takut Hilang Kekuasaan, Anies: Dia Tak Hargai Prinsip Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, menyinggung adanya pihak yang takut kehilangan kekuasaan.

Menurut dia, dalam setiap proses pergantian pemimpin tak ada kekuasaan yang hilang.

“Pemilik kekuasaan di republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang berbicara tentang hilangnya kekuasaan, pindahnya kekuasaan,” ujar Anies di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).

Baca juga: Surya Paloh Tak Diundang Jokowi ke Istana, Nasdem: Memang Anies Kenapa?

“Yang berpindah dan berganti itu kewenangan dalam menjalankan kekuasaan,” sambung dia.

Ia menilai dalam demokrasi pergantian kekuasaan merupakan hal yang biasa terjadi.

Bahkan, proses pembangunan bangsa pun tak bisa hanya melalui perubahan, tapi juga keberlanjutan.

Baca juga: Jokowi Bahas Strategi Pemilu 2024 Bareng 6 Ketum Parpol, Nasdem Sengaja Tak Diundang

Maka Anies meminta jangan ada pihak yang merasa paling memegang kendali kekuasaan.

“Kalau ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya, maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi,” imbuh dia.

Jokowi kumpulkan ketum parpol

Manuver para elite jelang pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden semakin dinamis. Tak hanya para ketum partai yang melakukan lobi sana sini, Presiden Joko Widodo juga tampak "sibuk" mempersiapkan calon penerusnya.

Misalnya, pada Selasa (2/5/2023), Jokowi mengumpulkan enam ketua umum parpol di Istana Negara. Hanya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang tak diundang dalam pertemuan itu.

Baca juga: Kepada Luhut, Surya Paloh Minta Agar Jokowi Setop Endorse Capres Tertentu

Jokowi mengungkap bahwa Paloh tak diundang karena dinilai bukan lagi bagian dari koalisi pendukung pemerintah. Diketahui, Nasdem sejak awal telah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres bersama dua partai oposisi pemerintah selama ini, PKS dan Partai Demokrat.

Jokowi mengakui membicarakan strategi pemilu 2024. Maka dari itu, ia sengaja tak mengundang Nasdem dalam pertemuan tersebut.

Merespons pertemuan itu, Surya Paloh hari ini menemui Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam pertemuan itu, Paloh disebut meminta agar Presiden Jokowi berhenti melakukan "endorse" terhadap calon tertentu.

Paloh menyatakan meski Jokowi tak lagi "menganggap" partainya sebagai bagian dari pemerintahan, Nasdem tetap akan berada dalam kabinet dan mendukung pemerintahan Jokowi.