Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Beri Sinyal KIB Bisa Bubar, jika Tak Usung Ganjar jadi Capres

Kompas.com - 04/05/2023, 22:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi memberikan sinyal bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bisa saja bubar jika tak satu pandangan soal dukungan calon presiden (capres).

Dalam hal ini, PPP ingin KIB satu suara dengannya yang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024.

"KIB bisa berlanjut kalau sama-sama capresnya Ganjar. Kalau ternyata capresnya berbeda, gimana mau lanjut?" kata Baidowi kepada Kompas.com, Kamis (4/5/2023).

Baca juga: PPP Ke Koalisi Besar: Kalau Tidak Ke Ganjar, Ya Tidak Koalisi dengan Kami

Kendati demikian, Baidowi tak masalah jika pada akhirnya KIB berpisah. Ia pun mengungkit bahwa terbentuknya KIB dilakukan secara baik-baik.

"Kalau ada perbedaan, ya di kita juga baik-baik juga," ucapnya.

Selain itu, Baidowi mengungkapkan bahwa PPP kini sudah membangun kerja sama politik dengan PDI-P mengusung Ganjar Pranowo.

Menurutnya, siapapun partai atau koalisi yang tidak mendukung Ganjar, maka tidak akan berkoalisi dengan PPP dan PDI-P.

Baca juga: Jokowi Pesan PPP Naik Anak Tangga di Pilpres 2024, Mardiono Anggap Jatah Cawapres

Pernyataan itu ditujukan Baidowi kepada bakal koalisi besar, yang disebut Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid, tidak akan mengusung Ganjar sebagai bakal capres.

"Ya biasa saja, ya kalau mereka tidak ke Ganjar, ya berarti kan tidak berkoalisi dengan kami (PPP PDI-P)," tegasnya.

Adapun sebelumnya, Nusron Wahid melempar sinyal bahwa koalisi besar yang dimotori Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak akan mengusung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.

Nusron mengatakan, sikap tersebut terlihat dari langkah Golkar yang kini merapat dengan PKB untuk menjajaki koalisi besar setelah diajak mengusung Ganjar oleh PPP.

Baca juga: PPP Sebut Tulus Dukung Ganjar, Tidak Ngotot Minta Jatah Cawapres

"Ya kan kemarin PPP mengajak Golkar untuk ikut dukung Pak Ganjar, kan hari ini ada pertemuan dengan Pak Muhaimin. Kan artinya Pak Ketua Umum (Airlangga Hartarto) sudah menjawab," kata Nusron di Restoran Plataran, Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Menurut Nusron, Golkar tidak perlu menyatakan tidak akan mendukung Ganjar secara tersurat, tetapi bisa disampaikan lewat sikap yang ditunjukkan.

"Kata Pak Faisol Riza (Wakil Sekretaris Jenderal PKB), kiai-kiai PKB itu bahasa tingkah lebih fasih daripada bahasa kata," ujar Nusron.

Ia lantas menyebut bahwa PDI-P tidak akan diajak bergabung ke koalisi besar karena sudah memutuskan mengusung Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com