Kemenlu Desak Myanmar Selamatkan WNI Korban TPPO Bermodus Tawaran Pekerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI melalui KBRI Yangon dan KBRI Bangkok mendesak otoritas Myanmar menyelamatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di negara itu.

Teranyar, video korban TPPO sebanyak 20 orang itu viral dan di Twitter. Video tersebut lantas dinarasikan sebagai WNI yang terjebak di Myanmar.

"KBRI Yangon dan KBRI Bangkok antara lain mendesak otoritas Myanmar mengambil langkah efektif untuk menyelamatkan para WNI," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Judha Nugraha kepada wartawan, Kamis (4/5/2023).

Baca juga: Keluarga WNI Korban TPPO di Myanmar Laporkan Dua Terduga Pelaku ke Bareskrim

Pihaknya juga meminta Myanmar memetakan jejaring yang ada di Myawaddy melalui kerjasama dengan berbagai lembaga pemerhati kasus online scam.

Hal ini mengingat Mayoritas para WNI berada di Myawaddy, lokasi konflik bersenjata antara militer Myanmar dan kelompok pemberontak.

Oleh karena itu kata Judha, tantangan di lapangan memang tinggi. Namun hal tersebut tidak menyurutkan berbagai langkah pelindungan yang terus diupayakan oleh Kementerian Luar Negeri.

"Pendekatan formal dan informal terus dilakukan," tutur dia.

Judha menyampaikan, sejauh ini Indonesia telah melakukan beragam langkah.

Langkah tersebut, yaitu mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Myanmar, berkoordinasi dengan otoritas setempat, serta berkerja sama dengan lembaga internasional seperti IOM dan Regional Support Office Bali Process di Bangkok.

Sementara itu, dari sisi penegakan hukum, Kemenlu telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk menindak para pelaku.

"Dari sisi pencegahan, melakukan kegiatan public awareness campaign mengenai modus TPPO di kasus online scam," jelas Judha.

Baca juga: Keluarga Terduga Korban TPPO di Myanmar Ungkap Para WNI Diancam Tak Bisa Pulang ke Indonesia

Sebelumnya diberitakan, keluarga korban TPPO telah melaporkan 2 orang terduga pelaku ke Bareskrim pada Selasa (2/5/2023). Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/B/82/V/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 2 Mei 2023.

Proses pembuatan laporan tersebut turut didampingi Diplomat Muda Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Rina Komaria, dan Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Hariyanto Suwarno.

Hariyanto menduga, dua pelaku itu memiliki jaringan internasional terkait TPPO bermodus menawarkan pekerjaan. Sebanyak 20 WNI yang terkena modus janji pekerjaan di Myanmar, diduga telah disekap, disiksa, diperbudak, dan diperjualbelikan.

Sebagai informasi, selama periode tahun 2020-2023, KBRI Yangon telah menerima laporan 203 WNI yang mengalami permasalahan di wilayah Myanmar, khususnya terkait indikasi/dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Hingga April 2023, KBRI Yangon telah memfasilitasi penyelesaian/pemulangan 127 WNI.