Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Manuver Golkar Dekati Parpol Lain dan Upaya Melepaskan Diri dari "Kuasa" PDI-P

Kompas.com - 03/05/2023, 17:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Manuver Partai Golkar yang mendekati sejumlah partai politik di luar Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dinilai sebagai wujud upaya mereka untuk bisa melepaskan diri dari kekuasaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Upaya itu dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menggelar silaturahmi dengan sejumlah tokoh politik sejak masa Idul Fitri atau Lebaran 2023 lalu.

"Partai Golkar terlihat tidak nyaman terus menerus di bawah kekuasaan PDI Perjuangan. Secara historis kan memang mereka lebih sering berhadap-hadapan," kata peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, dalam keterangannya pada Rabu (3/5/2023).

Baca juga: Didekati Golkar-PKB, Demokrat Singgung Parpol Gaya Kolonial, Takut dengan Tuannya

Airlangga dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) sempat 2 kali bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo.

Pertemuan ketiganya terjadi di rumah pribadi Ical di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 42, Menteng, Jakarta Pusat, pada 23 April 2023 dan 1 Mei 2023 lalu.

Airlangga juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, pada 25 Maret 2023.

Baca juga: Golkar dan PKB Bentuk Tim Pemenangan Koalisi Besar meski Koalisi Belum Terbentuk

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di kediamannya Ical, Menteng, Jakarta, Senin (1/5/2023). Dok. Humas Gerindra Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di kediamannya Ical, Menteng, Jakarta, Senin (1/5/2023).

Selain itu, Airlangga juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan ayahnya yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/4/2023) lalu.

Bawono mengatakan pertemuan Airlangga dengan petinggi Gerindra, Nasdem, hingga Demokrat memperlihatkan Golkar mencoba mencari peluang buat memberikan dukungan politik menjelang bursa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Apalagi setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menjadi mitra Golkar di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memutuskan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres dari PDI-P.

Baca juga: Golkar-PKB Jadi Motor Bentuk Koalisi Besar, Airlangga Buka Opsi Kandidat Capres-Cawapres Diumumkan Lebih Cepat

Sementara itu Partai Amanat Nasional (PAN) justru ingin mendorong supaya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkontestasi dalam Pilpres 2024, minimal sebagai cawapres.

"Secara gen politik, Golkar lebih nyaman dengan NasDem atau Gerindra. Bagi Partai Golkar memang lebih terasa klop bila dalam satu barisan koalisi dengan Partai Nasdem atau dengan Partai Gerindra ketimbang dalam barisan koalisi dengan PDI Perjungan," ujar Bawono.

Penyebabnya menurut Bawono adalah Prabowo dan Surya Paloh merupakan mantan kader Partai Golkar.

Maka dari itu ketiga partai itu dinilai memiliki kesamaan cara pandang dalam berpolitik.

Baca juga: Golkar-PKB Sepakat Jadi Motor Bangun Komunikasi untuk Bentuk Koalisi Besar

Di sisi lain, elektabilitas Airlangga sebagai tokoh politik dinilai kurang mumpuni buat mengerek tokoh yang diusung menjadi bakal capres.

Akan tetapi, sumber daya Golkar tidak bisa dianggap remeh. Sebab saat ini Golkar memiliki 85 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau setara 12,31 persen.

Selain itu, struktur Partai Golkar yang kuat hingga tingkat desa juga diperlukan buat menopang stabilitas pemerintahan di masa mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com