Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Ada Menko Terang-terangan Ingin Ubah Konstitusi, Anies Singgung Luhut?

Kompas.com - 20/03/2023, 11:59 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal menteri koordinator (menko) yang ingin mengubah konstitusi diduga ditujukan buat Luhut Binsar Pandjaitan.

Pasalnya, awal tahun 2022 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu gencar bicara soal wacana pemilu ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Sebagaimana diketahui, desas-desus penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sempat memunculkan isu perubahan konstitusi.

Baca juga: Anies Kritik Ada Menko Terang-terangan Dukung Perubahan Konstitusi

"Saya melihatnya pernyataan Anies itu mengarah kepada LBP (Luhut Binsar Pandjaitan)," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Kompas.com, Senin (20/3/2023).

Di Kabinet Indonesia Maju sendiri, tercatat ada empat menteri koordinator. Selain Luhut, ada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Dari nama-nama tersebut, kata Ujang, Muhadjir tak pernah ikut-ikutan berkomentar perkara pemilu ditunda. Sementara, Mahfud tegas menyatakan tak ingin ada penundaan pemilu.

Adapun Airlangga memang pernah menyinggung soal isu pemilu ditunda, namun, tidak secara masif.

Baca juga: Anies Sentil Menko Jokowi yang Terang-terangan Ingin Ubah Konstitusi, Siapa Dia?

Sebaliknya, Luhut berkali-kali menyinggung kemungkinan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ia pernah bicara soal big data hingga kemungkinan Presiden Joko Widodo menjabat lebih lama.

"Sebenarnya seluruh rakyat Indonesia pun tahu, sudah rahasia umum, cuma mereka tidak ada yang berani menunjuk langsung nama menko itu, dan ini saya memprediksi mengarahnya ke sana, ke LBP," ucap Ujang.

Lagi pula, dari keempat menteri koordinator, Luhut dinilai punya kekuatan paling besar di internal pemerintahan. Purnawirawan jenderal itu juga merupakan sosok yang amat dekat dengan Presiden Jokowi.

Sehingga, Ujang yakin, pernyataan Anies soal menko yang bicara soal perubahan konstitusi ditujukan buat Luhut.

Ujang menambahkan, sentilan Anies tersebut sekaligus sebagai upaya untuk mendapatkan perhatian publik, khususnya kalangan yang kontra terhadap pemerintah.

Ini tak lepas dari upaya Anies meningkatkan elektabilitas mengingat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu telah mengantongi tiket sebagai kandidat calon presiden (capres) Pemilu 2024 yang didukung Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Dengan menyinggung ada menko yang ingin mengubah konstitusi itu Anies bisa mendapatkan simpati publik karena masyarakat tidak setuju pemilu ditunda, sudah muak. Di situlah kemungkinan Anies ingin mendapatkan simpati dari publik, memperluas dukungan politik," tutur Ujang.

Baca juga: AHY Dinilai Paling Lantang Kritik Pemerintahan Jokowi, PKS dan Anies Malu-malu Kucing

Halaman:


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com