Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Kuliah Umum di Kyoto, Wapres Sebut Tenggang Rasa Kunci Toleransi dan Persatuan

Kompas.com - 08/03/2023, 17:22 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai, karakter yang bertenggang rasa merupakan kunci dari kuatnya sikap toleransi dan persatuan masyarakat Indonesia.

Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin saat memberikan kuliah umum bertajuk "Pengalaman Indonesia dalam Memperkuat Dialog Lintas Agama dan Islam Moderat sebagai Kontribusi untuk Menciptakan Perdamaian Dunia" di Universitas Kyoto, Jepang, Rabu (8/3/2023).

"Karakter masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan tenggang rasa menjadi kunci dari kuatnya sikap toleransi dan persatuan ini," kata Ma'ruf Amin dalam keterangan pers, Rabu.

Ma'ruf Amin mengklaim, perbedaan pendapat di tengah masyarakat Indonesia umumnya tidak sampai menimbulkan pertikaian dan konflik yang keras.

Baca juga: Wapres Nilai Pemuka Agama Perlu Duduk Bersama untuk Hentikan Konflik

Padahal, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural, baik dari segi, agama, dan suku. Jumlah penduduk Indonesia pun mencapai 269 juta orang yang terdiri dari 714 suku dan enam agama yang diakui secara resmi.

"Jika terjadi benturan atau pertikaian, baik terkait dengan orientasi keagamaan, kepentingan politik atau ekonomi, masyarakat biasanya menggunakan kearifan lokal untuk meredam konflik," ujar Ma'ruf Amin.

Ia juga mengungkapkan, ada empat bingkai pendekatan yang digunakan oleh bangsa Indonesia dalam merawat kedamaian dan kerukunan di tengah masayrakat yang majemuk.

Bingkai pertama adalah bingkai teologis, di mana pemerintah menyosialisasikan teologi kerukunan dan kedamaian pada masing-masing agama yang ada di Indonesia.

Baca juga: Wapres Sebut Jepang Beri Perhatian Besar terhadap Wisata Ramah Muslim

Dalam konteks teologi kerukunan, kata Ma'ruf, Indonesia mendorong ikatan persaudaraan untuk memperkuat Indonesia yang plural.

Persaudaraan itu meliputi empat bentuk, yakni persaudaraan dalam agama Islam, persaudaraan keagamaan, persaudaraan kebangsaan, serta persaudaraan kemanusiaan.

Bingkai kedua adalah bingkai politik yakni penguatan loyalitas pada kesepakatan nasional yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"(Bingkai ketiga) bingkai sosiologis, yakni revitalisasi kearifan lokal yang mendukung kehidupan yang damai dan rukun. Setiap masyarakat di berbagai daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal untuk menyelesaikan pertikaian dan konflik di masyarakat," kata Ma'ruf Amin.

Baca juga: Kunker ke Jepang, Wapres Akan Bicara Soal Toleransi Beragama dan Resmikan Masjid Istiqlal

Bingkai terakhir adalah bingkai yuridis yang diimplementasikan dengan penguatan regulasi dengan kehidupan bangsa secara rukun dan damai serta penegakan hukum terhadap yang melanggar.

Ma'ruf Amin mengatakan,, pemerintah serta organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia terus mempromosikan dialog lintas agama.

Selain itu, kata Ma'ruf, Indonesia juga memiliki Forum Kerukunan Umat Beragama di tingkat provinsi serta kabupaten/kota yang beranggotakan majelis-majelis agama.

"(FKUB dibentuk) untuk mencegah terjadinya konflik berlatar belakang agama dan sekaligus menyelesaikan perselisihan internal dan lintas umat beragama," kata mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut.

Baca juga: Diundang Berkunjung ke Hiroshima, Wapres: Itu Kota Paling Dikenal di Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com