Minta Penanganan Bencana Masuk Kurikulum, Mendagri: Jadi Tak Ada Istilah Ketawa jika Ada yang Berlindung di Kolong Meja

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) memasukkan kurikulum penanganan bencana dalam pendidikan.

Menurut Tito Karnavian, kurikulum penanganan bencana masuk dalam satu dari tiga standar pelayanan minimal yang wajib dikerjakan pemda, yakni pelayanan informasi rawan bencana.

Ia juga menyinggung fenomena ketika Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati yang ditertawai anggota dewan karena masuk ke kolong meja saat gempa bumi.

"Jadi enggak perlu lagi ada istilah ketawa, kalau Kepala BMKG ini, ibu mantan rektor (UGM), begitu terjadi gempa lagi RDP (Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI) masuk ke dalam kolong (meja)," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana tahun 2023 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Baca juga: Jokowi: Peringatan Dini Bencana Kita Sering Terlambat

Padahal, menurut Tito, masuk ke kolong meja saat terjadi gempa bumi merupakan pengetahuan dasar yang perlu diketahui semua orang.

Hal serupa juga kerap dilakukan oleh masyarakat Jepang, termasuk anak-anak.

"Ya memang pelajarannya begitu. Di Jepang semua begitu anak-anaknya. Enggak perlu diketawain, itu yang bener. Yang enggak turun ke bawah meja, dia yang salah," ujar Tito.

Lebih lanjut, Tito Karnavia mengatakan, penanganan bencana masuk dalam salah satu pelayanan dasar.

Pelayanan dasar ini dikategorikan menjadi enam bidang, di antaranya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Baca juga: Dalam 2 Bulan, Terjadi 245 Bencana di Bali, 1 Orang Tewas

Oleh karena dikategorikan sebagai pelayanan dasar, pemda wajib menganggarkan dan membuat lembaganya.

"Jadi pelayanan informasi rawan bencana, termasuk di antaranya memasukkan kurikulum penanganan bencana ke dalam pendidikan. Kalau itu sudah masuk kurikulum, maaf teman-teman kepala daerah dan BPBD diajarkan bagaimana tata cara penanganan bencana," kata Tito.

Sebagai informasi, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati sempat bersembunyi di kolong meja ketika gempa di Cianjur berkekuatan magnitudo 5,6 terasa hingga ke gedung DPR pada 21 November 2022.

Saat itu, Kepala BMKG memang tengah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI dan Kepala Basarnas.

Baca juga: 5.239 Bencana Terjadi di Jakarta dalam 5 Tahun Terakhir, Paling Banyak Kebakaran

Melihat reaksi Dwikorita, Wakil Ketua Komisi V DPR Roberth Rouw sontak tertawa cengegesan.

"Ketiga, Basarnas perlu peningkatan SDM dan perlengkapan peralatan Basarnas... Gempa? He-he-he. Kekekeke. Ini BMKG bikin gempa ini. Ini, ha-ha-ha," ujar Rouw.

Dwikorita lantas langsung menyarankan kepada seluruh hadirin di ruang rapat agar ikut bersembunyi di bawah meja.

"Mohon maaf, kalau ada gempa sembunyi di bawah meja," kata Dwikorita.

"Ini lihat ini harus ikut Kepala BMKG. Iya Kepala Basarnas belum ikut (berlindung di bawah meja). BMKG sudah langsung masuk meja. Ha-ha-ha," ujar Rouw.

Baca juga: Jokowi Singgung Bantuan Bencana Sering Ditumpuk, tapi Tak Dibagi ke Masyarakat