Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Singgung Bantuan Bencana Sering Ditumpuk, tapi Tak Dibagi ke Masyarakat

Kompas.com - 02/03/2023, 13:41 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan agar bantuan bencana yang diberikan dapat disalurkan secara merata kepada masyarakat.

Menurut Presiden, selama ini dirinya kerap melihat banyak bantuan yang hanya ditumpuk di kelurahan atau kecamatan. Padahal, bantuan itu dapat diberikan kepada warga yang membutuhkan.

"Biasanya yang saya lihat di lapangan entah itu dari pemda, dari pusat semuanya ditumpuk di posko, ditumpuk di kelurahan, ditumpuk di kecamatan," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Baca juga: Jokowi: Ada Sungai yang Tiap Tahun Banjir di Pinggirnya Ramai Bangunan, Bappeda Apa Gunanya?

"Lalu-lalang truk membawa bantuan (untuk) masyarakat, yang terkena bencana melihat, hanya melihat, tapi tidak pernah dibagi. Karena barangnya di-stok di kecamatan, di posko. Itu yang bolak-balik saya peringatkan," tegasnya.

Presiden menuturkan, boleh-boleh saja bantuan bencana disimpan sebagai stok.

Akan tetapi seharusnya lebih dari separuh bantuan dibagikan kepada masyarakat.

Kepala Negara mengatakan, ada sisi psikologis masyarakat yang harus diperhatikan, yakni kebahagiaan saat menerima bantuan.

"Meski tidak bisa dimasak atau dipaket, tapi dipegang itu senang sebagai hiburan. Jangan sampai masyarakat sudah terkena bencana, kehilangan keluarga, kehilangan mata pencaharian, masih susah dapat bantuan," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Peringatan Dini Bencana Kita Sering Terlambat

Oleh karenanya, Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar aturan-aturan dalam penyaluran bencana di daerah disederhanakan.

Jokowi kemudian menceritakan pengalamannya saat memantau penyaluran bantuan bencana di Cianjur yang susah dilakukan. Sebab ada berbagai prosedur yang harus dilalui.

"Ternyata ruwetnya setengah mati prosedur yang harus dilalui. Ada ini, ada ini. Kenapa sih enggak dibuat paling sederhana karena dalam posisi kebencanaan," jelasnya.

"Kok kita tuh buat aturan semakin banyak aturan makin seneng. Sederhanakan buat yang paling simpel sehingga uang dan bantuan segera masuk ke masyarakat. Tapi dikontrol," tambah Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com