Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Peringatan Dini Bencana Kita Sering Terlambat

Kompas.com - 02/03/2023, 11:50 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung soal peringatan dini bencana alam di Indonesia yang sering terlambat.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

"Yang pertama penting itu peringatan dini. Ini sering masih kita terlambat. Peringatan dini," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Belum Ada Surat Pengunduran Diri dari Pak Menpora

Kemudian, Jokowi menekankan bahwa edukasi bencana dan latihan tanggap bencana harus terus dilakukan kepada masyarakat.

Menurut dia, masyarakat harus diberi pengetahuan terkait bencana, misalnya soal bagaimana menyelamatkan diri jika terjadi bencana. 

"Skenario harus juga disiapkan. Kalau pas terjadi misalnya gunung berapi larinya ke mana, kalau pas ada gempa bumi larinya ke mana. Seperti ini secara detail yang sering kita abai. Pas ada bencananya kita pontang-panting," ujar dia.

Selanjutnya, Kepala Negara menyinggung soal tata ruang dan konstruksi bangunan yang ada di lingkungan masyarakat.

Menurut Jokowi, Dinas Pembangunan Umum dan Badan Pembangunan Daerah harus benar-benar mempersiapkan tata ruang dengan jelas.

Baca juga: Menlu Retno: Tanpa Aksi Nyata, Bencana Nuklir Hanya Soal Waktu

Dengan demikian, pembangunan permukiman warga di daerah jauh dari kawasan rawan bencana.

"Jangan sampai itu terjadi, karena itu selalu terulang. Misal di Palu, ada satu desa atau satu kecamatan setiap 20 atau 50 tahun berulang terjadi gempa di situ. Selalu titiknya sama," ujar Jokowi.

"Tetapi tetap masih dibangun perumahan di situ. Keliru apa keliru? Sudah jelas-jelas. Begitu juga tempat-tempat yang kita tahu tanahnya rawan longsor masih diberikan izin untuk mendirikan bangunan. Hati-hati mengenai ini," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com