Salin Artikel

Minta Penanganan Bencana Masuk Kurikulum, Mendagri: Jadi Tak Ada Istilah Ketawa jika Ada yang Berlindung di Kolong Meja

Menurut Tito Karnavian, kurikulum penanganan bencana masuk dalam satu dari tiga standar pelayanan minimal yang wajib dikerjakan pemda, yakni pelayanan informasi rawan bencana.

Ia juga menyinggung fenomena ketika Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati yang ditertawai anggota dewan karena masuk ke kolong meja saat gempa bumi.

"Jadi enggak perlu lagi ada istilah ketawa, kalau Kepala BMKG ini, ibu mantan rektor (UGM), begitu terjadi gempa lagi RDP (Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI) masuk ke dalam kolong (meja)," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana tahun 2023 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Padahal, menurut Tito, masuk ke kolong meja saat terjadi gempa bumi merupakan pengetahuan dasar yang perlu diketahui semua orang.

Hal serupa juga kerap dilakukan oleh masyarakat Jepang, termasuk anak-anak.

"Ya memang pelajarannya begitu. Di Jepang semua begitu anak-anaknya. Enggak perlu diketawain, itu yang bener. Yang enggak turun ke bawah meja, dia yang salah," ujar Tito.

Lebih lanjut, Tito Karnavia mengatakan, penanganan bencana masuk dalam salah satu pelayanan dasar.

Pelayanan dasar ini dikategorikan menjadi enam bidang, di antaranya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Oleh karena dikategorikan sebagai pelayanan dasar, pemda wajib menganggarkan dan membuat lembaganya.

"Jadi pelayanan informasi rawan bencana, termasuk di antaranya memasukkan kurikulum penanganan bencana ke dalam pendidikan. Kalau itu sudah masuk kurikulum, maaf teman-teman kepala daerah dan BPBD diajarkan bagaimana tata cara penanganan bencana," kata Tito.

Saat itu, Kepala BMKG memang tengah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI dan Kepala Basarnas.

Melihat reaksi Dwikorita, Wakil Ketua Komisi V DPR Roberth Rouw sontak tertawa cengegesan.

"Ketiga, Basarnas perlu peningkatan SDM dan perlengkapan peralatan Basarnas... Gempa? He-he-he. Kekekeke. Ini BMKG bikin gempa ini. Ini, ha-ha-ha," ujar Rouw.

Dwikorita lantas langsung menyarankan kepada seluruh hadirin di ruang rapat agar ikut bersembunyi di bawah meja.

"Mohon maaf, kalau ada gempa sembunyi di bawah meja," kata Dwikorita.

"Ini lihat ini harus ikut Kepala BMKG. Iya Kepala Basarnas belum ikut (berlindung di bawah meja). BMKG sudah langsung masuk meja. Ha-ha-ha," ujar Rouw.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/02/15302151/minta-penanganan-bencana-masuk-kurikulum-mendagri-jadi-tak-ada-istilah

Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke