Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klarifikasi Megawati soal Pidato "Ibu-ibu Pengajian": Bukannya Tidak Boleh Mengaji, Silakan...

Kompas.com - 01/03/2023, 15:55 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri memberikan klarifikasi soal pernyataannya terkait ibu-ibu pengajian yang menjadi kontroversial beberapa waktu lalu.

Klarifikasi ini disampaikan Megawati dalam sambutan usai diberikan penghargaan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai tokoh pendorong kemajuan HAKI di kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (1/3/2023).

Awalnya, Megawati menyanjung Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai seorang perempuan hebat. Diketahui, Sri Mulyani turut hadir dalam acara tersebut.

"Yang saya sayangi dan hormati. Kenapa saya sayangi? Menteri Keuangan kan perempuan, ya. Saya sedang perjuangkan supaya kaum perempuan itu seperti saya," kata Megawati di kantor BRIN, Rabu.

Baca juga: Megawati: Saya Dukung Ibu Menteri Atas Kejadian Sangat Memalukan di Bidang Pajak

Kemudian, ia menyinggung soal pernyataannya beberapa waktu lalu dalam acara "Kick Off Seminar Nasional Badan Pengarah Ideologi Pancasila (BPIP)" beberapa waktu lalu.

Saat itu, Megawati berbicara soal ibu-ibu pengajian. Ia pun bertanya-tanya ketika di-bully oleh banyak orang akibat pernyataannya tersebut.

"Tapi, saya waktu di kick off Pancasila, loh kok terus saya di-bully. Padahal, saya sudah bilang saya jangan di-bully ya," ujar Megawati.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini lantas mengklarifikasi bahwa pernyataannya bukan untuk melarang ibu-ibu mengikuti pengajian.

Namun, ia meminta ibu-ibu agar lebih perhatian kepada tumbuh kembang anak-anaknya.

Baca juga: Hasto Jelaskan Alasan Megawati Kerap Ingatkan Para Ibu Harus Perhatikan Anaknya

 

Tujuannya agar sang anak terhindar dari beragam masalah kesehatan, termasuk stunting.

"Saya bukannya tidak boleh mengaji. Pengajian, silakan. Tapi, yang saya maksud adalah karena waktunya diberi singkat, padahal itu sudah 2 jam, 'itu Ibu-ibu sekalian tolong lah hitung waktu untuk rumah tangga', nanti ini di-bully lagi," kata Megawati.

Ia berasalan, pembahasan stunting itu bukan tanpa alasan. Sebab, penanganan stunting merupakan program prioritas pemerintah di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Indonesia pada 2021 adalah sebesar 24,4 persen. Tetapi, pada tahun 2022, terjadi penurunan prevalensi stunting menjadi 21,6 persen.

"Kenapa (saya bahas ibu-ibu hitung waktu untuk rumah tangga)? Saya sebetulnya waktu itu berbicara program presiden, yaitu stunting," ujar Megawati menjelaskan.

Baca juga: Bamusi PDI-P Duga Ada Pihak yang Penggal Video Megawati soal Ibu-ibu Pengajian

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com