Hari Ini, KPK Minta Klarifikasi Kekayaan Rp 56,1 M Rafael Alun Trisambodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo dijadwalkan menjalani klarifikasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu (1/3/2023).

Rafael akan dimintai keterangan mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dengan nilai Rp 56,1 miliar.

Jumlah tersebut dipandang tidak masuk akal karena ia hanya pejabat eselon III.

Baca juga: Tagihan PBB Rumah Mewah Rafael Alun Trisambodo di Medan Hanya Rp 300.000 Per Tahun

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, Rafael akan menghadap tim dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan (PP) LHKPN pukul 09.00 WIB pagi ini.

“Rabu, 1 Maret, tim Direktorat PP LHKPN agendakan permintaan klarifikasi terhadap Rafael Alun Trisambodo di K4 Gedung Merah Putih, jam 09.00 WIB,” kata Pahala saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (1/3/2023).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya juga telah mendatangi gedung Merah Putih KPK guna membahas klarifikasi harta kekayaan Rafael.

Baca juga: Cerita di Balik Rumah Mewah Rafael Alun Trisambodo di Yogyakarta

Juru BIcara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding menyebut, pertemuan diikuti oleh bagian Inspektorat dan Inspektorat Bagian Investigasi (IBI) Kemenkeu, serta Pahala.

Kendati demikian, Ipi enggan membeberkan isi pertemuan tersebut. Menurutnya, KPK akan menjelaskan lebih lanjut mengenai perkembangan pemeriksaan kekayaan Rafael setelah permintaan klarifikasi dilakukan.

“Untuk melakukan klarifikasi pada hari Rabu dan akan dilakukan nanti di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Ipi di kantornya, Senin (27/2/2023).

Harta Rafael menjadi sorotan setelah anaknya, Mario Dandy Satrio (20), menjadi tersangka penganiayaan D (17).

Baca juga: Menyoal Kekayaan Tak Wajar Rafael Ayah Mario, Diduga Hasil Pencucian Uang, Kini Diusut KPK...

Gaya hidup Mario kemudian menjadi sorotan karena kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial.

Selang beberapa waktu kemudian, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Rafael terendus melakukan transaksi "yang agak aneh".

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menduga Rafael menggunakan nominee atau orang lain untuk membuka rekening dan melakukan transaksi.

PPATK pun telah mengirimkan hasil analisis transaksi mencurigakan Rafael ke KPK sejak 2012.

“Signifikan tidak sesuai profile yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yang patut diduga sebagai nominee atau perantaranya,” kata Ivan.