Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga: Ada yang Masih Marah karena Saya Masuk ke Pemerintah

Kompas.com - 24/02/2023, 08:33 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengungkapkan ada pendukung atau orang di sekitarnya yang masih marah karena Sandi memilih untuk masuk ke dalam pemerintahan.

Pasalnya, pada Pemilu 2019, Sandi yang maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto menghadapi Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

Namun demikian, pasangan Prabowo-Sandi kalah. Usai kalah, mereka diajak masuk ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi alih-alih menjadi oposisi.

Baca juga: Momen Sandiaga Uno Akhirnya Kehabisan Uang...

Hal tersebut Sandi sampaikan dalam program Gaspol yang ditayangkan akun YouTube Kompas.com, Kamis (23/2/2023).

"Ya di awal iya. Tapi saya jelaskan satu per satu, ada yang tetap masih marah sampai sekarang," ujar Sandi.

Sandi mengatakan, setelah dirinya menjelaskan keputusannya itu kepada para pendukung, sebagian besar dari mereka bisa memahami.

Dia menyebut banyak orang yang bersikap obyektif dan tidak terbawa perasaan (baper) dengan keputusannya masuk ke pemerintahan, lantaran melihat tantangan yang Indonesia hadapi ke depannya.

"Jadi mereka bisa menerima," ucapnya.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Titik Balik Sandiaga Uno, Kena PHK hingga Masuk Jajaran Orang Terkaya

Walau begitu, kata dia, tetap saja ada sekelompok kecil pendukung yang masih kukuh menyatakan Sandi adalah seorang pengkhianat.

Sandi menegaskan bahwa apa yang dia lakukan itu murni untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Tapi memang ada yang... Ya sekelompok kecil lah, yang sampai sekarang, 'wah ini pengkhianatan', dan sebagainya. Jadi saya ingin terus menyentuh dari lubuk hati yang paling dalam, bahwa ini kami lakukan murni untuk kebaikan bangsa dan negara. Ini untuk kepentingan NKRI," jelas Sandi.

Sementara itu, Sandi ingin membawa semangat persatuan ini untuk Pemilu 2024. Sehingga, pada akhirnya, semua pihak di Indonesia akan ikut dalam membangun negeri secara bersama.

Baca juga: Sandiaga Upayakan Ada 2 Long Weekend Lagi Tahun Ini

Hanya saja, Sandi mengatakan, ruang bagi pihak-pihak yang ingin menjadi oposisi harus tetap ada.

"Lalu, bagaimana dengan oposisi? Boleh saja. Silakan kalau yang mengambil semangat untuk berada di luar pemerintah, itu juga merupakan bagian daripada demokrasi," paparnya.

"Ya, move on, dan kita menatap ke depan, jangan tatap ke masa lalu," imbuh Sandi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com