Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lemhannas Sebut Indonesia Perlu Dua Pemilu Lagi untuk Matangkan Demokrasi

Kompas.com - 22/02/2023, 20:51 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan bahwa Indonesia memerlukan tujuh kali pemilihan umum (pemilu) untuk mematangkan demokrasi.

“Indonesia membutuhkan tujuh kali pemilu demokrasi berturut-turut untuk mematangkan demokrasi,” ujar Andi dalam forum komunikasi bersama media di Kantor Lemhannas, Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Saat ini, Indonesia telah mengalami lima kali pemilu. Artinya, lanjut Andi, Indonesia memerlukan dua kali pemilu lagi untuk mematangkan demokrasi.

Baca juga: Gubernur Lemhannas: Pensiunnya Panglima Yudo dan KSAD Dudung Tak Ideal, Mepet Kampanye Pemilu 2024

Dua pemilu yang disebut Andi yaitu Pemilu 2024 dan 2029.

“Yang pertama kita anggap terjadi pada 1999, maka 2019 adalah pemilu kelima, sehingga kita membutuhkan dua pemilu lagi, 2024 dan 2029, untuk membuat kita menjadi negara demokrasi matang. Itu salah (satu) hal yang kami kaji,” kata Andi.

Menurut Andi, indeks demokrasi Indonesia saat ini tengah bergerak dari angka 3 ke 4, di mana skor maksimal 5. Dalam hal ini, angka lima menunjukkan indeks demokrasi terbaik.

Indonesia, disebutnya, pernah mengalami situasi regresi atau kemunduran demokrasi antara tahun 2019-2023.

Baca juga: Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Jalan Dikhawatirkan Demi Kepentingan Politik Parpol Tertentu

“Dari tahun 2019 menuju 2023 ada regresi, Indonesia mengalami regresi demokrasi,” kata Andi.

Kemunduran itu ditandai, salah satunya, maraknya berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian di tengah masyarakat.

Untuk diketahui, dalam waktu terdekat Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu 2024. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada penundaan pemilu.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat mengadakan dialog dengan sejumlah tokoh di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Baca juga: Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Tahapan Berpotensi Melanggar Konstitusi

“Presiden dan saya sudah berkali-kali menyampaikan Pemilu 2024 itu terjadi. Pokoknya pemilu jalan,” kata Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com