Kata Firli soal Kesepakatan Dewas agar Kasus Formula E Segera Diputuskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, semua perkara kasus korupsi yang ditangani lembaga antirasuah harus diselesaikan.

Hal ini Firli sampaikan saat dimintai tanggapan terkait rekomendasi Dewan Pengawas (Dewas) yang meminta agar KPK segera menetapkan status perkara Formula E.

“Setiap perkara harus kita selesaikan. Tidak terbatas pada satu perkara (Formula E),” ujar Firli saat ditemui awak media di gedung Merah Putih KPK, Senin (20/2/2023).

Firli menuturkan, penyelesaian setiap perkara di KPK mengacu pada cukup atau tidaknya alat bukti.

Baca juga: Dewas-Pimpinan KPK Sepakat Status Kasus Formula E Diputuskan Secepatnya

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Menurut Firli, jika memang suatu perkara didapatkan dua alat bukti yang cukup maka akan dinaikkan statusnya ke penyidikan.

“Bukti permulaan cukup memenuhi Pasal 44 UU 30 tahun 2002 ya kita naikkan penyidikan. Kalau tidak cukup bukti ya kita hentikan,” ujar dia.

“Semua perkara tidak terbatas pada satu perkara. Jadi saya tidak menjawab perkara satu ya. Itu mekanisme kerja KPK,” ujar Firli.

Baca juga: 3 Pejabat KPK Dikirim Pulang di Tengah Isu Penyelidikan Formula E

Sebelumnya, Ketua Dewas KPK, Tumpak H. Panggabean menyebut pihaknya telah bersepakat dengan pimpinan KPK agar segera memutuskan status kasus Formula E.

Menurut Tumpak, kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Triwulan IV 2022 antara Dewas dengan pimpinan KPK pada 17 Januari lalu.

“Disepakati agar penyelesaian dan kejelasan status kasus Formula E secepatnya diputuskan oleh Pimpinan KPK,” kata Tumpak dalam keterangan resminya, Kamis (16/2/2023).

Diketahui, beberapa waktu belakangan beredar kabar terdapat perbedaan di internal KPK.

Sebagian pimpinan KPK disebut-sebut memaksa bawahannya agar kasus Formula E naik ke tahap penyidikan. Namun, permintaan itu ditolak.

KPK kemudian membantah informasi tersebut. Ali menyatakan, dalam ekspose perkara di internal KPK dilakukan secara terbuka dan tidak terdapat pemaksaan.