Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Data adalah "New Oil", Keamanannya Harus Jadi Perhatian

Kompas.com - 09/02/2023, 16:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, keamanan data dalam negeri harus menjadi perhatian bersama.

Menurutnya, keberadaan data saat ini bagaikan 'new oil' atau selayaknya minyak bumi yang berharga.

"Kedaulatan dan keamanan data dalam negeri juga harus menjadi perhatian kita bersama. Data adalah new oil yang harganya tak terhingga," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Hari Pers Nasional 2023 di Kota Medan, Kamis (9/2/2023) sebagaimana disiarkan secara daring.

Baca juga: Jokowi Minta Kota-kota Besar Mulai Berpikir Bangun MRT dan LRT

Presiden menjelaskan, para penguasa data bukan hanya dapat memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat. Tetapi juga dapat memanfaatkan algoritma dari data dan dapat mengendalikan preferensi masyarakat.

"Ini yang kita semua harus hati-hati dan hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. hati-hati dan waspada mengenai ini," tegas Jokowi.

Kepala Negara lantas menjelaskan, pada era digital, di mana keberadaan data menjadi penting, pelaku media arus utama justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi.

Media arus utama, kata Jokowi, penting sekali menjadi clearing house of information, menyajikan informasi yang terverifikasi. "Dan menjalankan peran sebagai communication of hope, yang memberi harapan kepada kita semua," tuturnya.

"Peran utama media kini semakin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta terutama di tengah keganasan post truth, pasca-fakta dan pasca-kebenaran," lanjut Jokowi.

Dia menegaskan, media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran dan membangun optimisme.

Baca juga: Jokowi Tunggu Draf Perpres Media dan Platform Digital Selesai

Oleh karenanya, Kepala Negara meminta semua pihak baik pada lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung keberadaan media arus utama.

Namun demikian, Presiden mengingatkan bahwa untuk bisa eksis berkelanjutan, media arus utama harus melakukan inovasi.

"Harus adaptif terhadap teknologi dan melakukan langkah-langkah strategis namun media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan," tambah Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com