Jokowi: Data adalah "New Oil", Keamanannya Harus Jadi Perhatian

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, keamanan data dalam negeri harus menjadi perhatian bersama.

Menurutnya, keberadaan data saat ini bagaikan 'new oil' atau selayaknya minyak bumi yang berharga.

"Kedaulatan dan keamanan data dalam negeri juga harus menjadi perhatian kita bersama. Data adalah new oil yang harganya tak terhingga," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Hari Pers Nasional 2023 di Kota Medan, Kamis (9/2/2023) sebagaimana disiarkan secara daring.

Presiden menjelaskan, para penguasa data bukan hanya dapat memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat. Tetapi juga dapat memanfaatkan algoritma dari data dan dapat mengendalikan preferensi masyarakat.

"Ini yang kita semua harus hati-hati dan hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. hati-hati dan waspada mengenai ini," tegas Jokowi.

Kepala Negara lantas menjelaskan, pada era digital, di mana keberadaan data menjadi penting, pelaku media arus utama justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi.

Media arus utama, kata Jokowi, penting sekali menjadi clearing house of information, menyajikan informasi yang terverifikasi. "Dan menjalankan peran sebagai communication of hope, yang memberi harapan kepada kita semua," tuturnya.

"Peran utama media kini semakin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta terutama di tengah keganasan post truth, pasca-fakta dan pasca-kebenaran," lanjut Jokowi.

Dia menegaskan, media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran dan membangun optimisme.

Oleh karenanya, Kepala Negara meminta semua pihak baik pada lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung keberadaan media arus utama.

Namun demikian, Presiden mengingatkan bahwa untuk bisa eksis berkelanjutan, media arus utama harus melakukan inovasi.

"Harus adaptif terhadap teknologi dan melakukan langkah-langkah strategis namun media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan," tambah Jokowi.