Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tunggu Draf Perpres Media dan Platform Digital Selesai

Kompas.com - 09/02/2023, 16:18 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya yakin peraturan presiden (perpres) tentang kerja sama media konvensional dengan platform digital bisa segera diselesaikan.

"Ya asal Kominfo dengan Dewan Pers dengan tokoh-toko pers ketemu ya selesai. Cepet selesai. Saya kan tinggal menunggu drafnya," ujar Jokowi usai menghadiri peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Kota Medan, Kamis (9/2/2023) sebagaimana disiarkan secara daring.

"Draf masuk ke saya, saya tandatangani. Hanya ketemu saja masa enggak bisa ketemu? Bisa menyelesaikan draf yang sudah selesai. Itu hanya beberapa poin saja yang perlu harmonisasi," tegasnya.

Baca juga: Hari Pers Nasional, Jurnalis dan Polisi di Palopo Bedah Rumah dan Berbagi Sembako

Sebelumnya, Jokowi berjanji akan ikut dalam pembahasan perpres yang mengatur kerja sama antara media konvensional dengan platform digital.

Hal tersebut sebagai tindak lanjut atas diusulkannya rancangan perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan rancangan perpres soal kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan media untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas.

"Saran saya bertemu, kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023.

Baca juga: Hari Pers Nasional, Mungkinkah Pekerja Media Akan Tergantikan oleh AI?

"Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini," lanjutnya.

Kepala Negara menyampaikan keprihatinannya soal kondisi belanja iklan pada dunia media.

Presiden mengungkapkan, saat ini sekitar 60 persen belanja iklan diambil oleh platform asing. Sehingga situasi ini mempengaruhi keuangan media konvensional.

"Sekali lagi sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital terutama oleh platform-platform asing, artinya apa, sumber daya keuangan media konvensional semakin berkurang terus. Larinya pasti ke sana," jelasnya.

Baca juga: Ucapkan Selamat Hari Pers Nasional, Ketum PP Muhammadiyah: Pers Harus Antarkan Bangsa Indonesia Bersatu

Menurut Jokowi, sebagian media saat ini sudah mengembangkan diri ke media digital.

Akan tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan masih tetap menyulitkan media dalam negeri.

Sebagai tindaklanjutnya, Jokowi menyempatkan diri mendiskusikan isu tersebut dengan beberapa tokoh pers nasional.

Diskusi juga dilakukannya bersama para pemimpin redaksi media nasional dan media lokal saat makan durian bersama di Kota Medan pada Rabu (8/3/2023) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com