Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Ditargetkan sebelum Bulan Puasa

Kompas.com - 29/01/2023, 13:32 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan, deklarasi Koalisi Perubahan ditargetkan sebelum bulan puasa.

“Kita berharap sebelum memasuki bulan ramadhan ini sudah kelar semua. Kita berharap begitu, itu harapan kami, dan kami optimis untuk itu,” ujar Taslim ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Minggu (29/1/2023).

Ia pun berharap PKS segera memutuskan pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Pasalnya, Nasdem dan Partai Demokrat telah resmi memberikan dukungan tersebut.

Baca juga: PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

“Kita harapkan dalam waktu yang segera PKS melakukan hal yang sama supaya kita segera deklarasi,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, kemungkinan Nasdem, Demokrat, dan PKS bakal mendeklarasikan Koalisi Perubahan bersama.

“Kalau dengar omongan mereka (tim kecil penjajakan Koalisi Perubahan) mereka di luar, kelihatannya mau (deklarasi) sekaligus. Oke, kita tunggu,” imbuhnya.

Diketahui Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyatakan Demokrat telah resmi mendukung Anies sebagai capres.

Meskipun tak dideklarasikan secara meriah, Riefky menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menyampaikan keputusan tersebut.

Baca juga: Sudirman Said Sebut Pembentukan Koalisi Perubahan Tinggal Tunggu Keputusan PKS

Maka ia berharap bisa segera menandatangani kesepakatan koalisi bersama Nasdem, dan PKS.

“Harapan kami adalah bahwa tiga partai segera menandatangani dukungan untuk Pak Anies sebagai capres,” ungkap Riefky ditemui di Pendopo Anies, Lebak Bulus, Jakarta, Jumat (27/1/2023).

“Ya ini kami sedang terus dorong, tentu juga kami yakin bahwa Nasdem, dan PKS juga akan mensegerakan itu,” pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com