Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan-RB Sebut Kementerian hingga Pemda Terlalu Sibuk Sosialisasi Penanganan Kemiskinan

Kompas.com - 29/01/2023, 12:17 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas memaparkan terdapat kelemahan dalam pengelolaan anggaran penanganan kemiskinan yang disebut mencapai Rp 500 triliun di tangan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (KLPD).

Menurut Azwar, kelemahan pengelolaan anggaran penanganan kemiskinan itu karena digunakan untuk sosialisasi.

"Sebagian KLPD ini masih sibuk sosialisasi, mestinya langsung turun ke lapangan," kata Azwar seperti dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Sabtu (28/1/2023).

Menurut Azwar, anggaran penanganan kemiskinan sebesar itu tersebar di 17 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

Baca juga: Menpan-RB Sebut Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Terserap untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel

Supaya penanganan kemiskinan di Indonesia lebih optimal, kata Azwar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta supaya birokrasi bekerja sama.

Buat memastikan tujuan program itu tercapai, kata Azwar, Kemenpan-RB bertugas untuk mengawasi tata kelola anggaran dari kementerian/lembaga untuk menciptakan program yang lebih berdampak terhadap penanganan kemiskinan.

“Kita intervensi dari depan, mulai perencanaannya bersama-sama dengan kementerian lain, sehingga target pencapaian stunting dan kemiskinan lebih terukur,” ujar Azwar.

Azwar mencontohkan, Kemenpan-RB berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membahas rencana penanganan stunting.

Kemenpan-RB, kata Azwar, memeriksa apakah terdapat anggaran pemberian gizi untuk bayi di bawah dua tahun (baduta) buat penanganan stunting.

Baca juga: Menpan RB: Anggaran Pengentasan Kemiskinan Hampir Rp 500 T, Kegiatannya Seminar

“Jangan nanti sosialisasi gizinya lebih banyak, dibanding pemberian gizi untuk anak-anak baduta atau ibu-ibu yang sedang hamil,” ujar Azwar.

Azwar juga menjelaskan soal efisiensi upaya yang dilakukan oleh KLPD. Menurut dia, selama ini banyak pihak dari pemerintah daerah yang melakukan konsultasi ke Jakarta.

Azwar mengatakan, konsultasi pemerintah daerah melalui utusan ke Jakarta tidak efisien dan tidak cepat.

Sebab butuh waktu yang tidak sedikit untuk melakukan perjalanan dinas dari daerah ke Jakarta.

“Presiden sudah meminta supaya digitalisasi ini menjadi agar kita lebih lincah, lebih efisien, dan lebih cepat. Oleh karena itu, saya sampaikan, itu hampir setiap hari di Kemenpan banyak orang daerah datang konsultasi," ujar Azwar.

Baca juga: Menpan-RB Pangkas 3.114 Jabatan Lama ASN Jadi 3 Kelompok

"Sekarang kami sudah bikin rubrik, setiap hari ada Zoom, ada telepon, setiap permasalahan ditulis. Dengan demikian, tidak perlu berbondong-bondong ke Jakarta,” jelas Azwar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Bakal Usut Pihak Bertanggung Jawab soal Gangguan Sistem PDN

Polri Bakal Usut Pihak Bertanggung Jawab soal Gangguan Sistem PDN

Nasional
[POPULER NASIONAL] Akses Judi 'Online' ke Filipina dan Kamboja Diputus | Sindikat Judi 'Online' Beroperasi dari Mekong Raya

[POPULER NASIONAL] Akses Judi "Online" ke Filipina dan Kamboja Diputus | Sindikat Judi "Online" Beroperasi dari Mekong Raya

Nasional
Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com