Menpan-RB Sebut Kementerian hingga Pemda Terlalu Sibuk Sosialisasi Penanganan Kemiskinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas memaparkan terdapat kelemahan dalam pengelolaan anggaran penanganan kemiskinan yang disebut mencapai Rp 500 triliun di tangan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (KLPD).

Menurut Azwar, kelemahan pengelolaan anggaran penanganan kemiskinan itu karena digunakan untuk sosialisasi.

"Sebagian KLPD ini masih sibuk sosialisasi, mestinya langsung turun ke lapangan," kata Azwar seperti dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Sabtu (28/1/2023).

Menurut Azwar, anggaran penanganan kemiskinan sebesar itu tersebar di 17 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

Baca juga: Menpan-RB Sebut Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Terserap untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel

Supaya penanganan kemiskinan di Indonesia lebih optimal, kata Azwar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta supaya birokrasi bekerja sama.

Buat memastikan tujuan program itu tercapai, kata Azwar, Kemenpan-RB bertugas untuk mengawasi tata kelola anggaran dari kementerian/lembaga untuk menciptakan program yang lebih berdampak terhadap penanganan kemiskinan.

“Kita intervensi dari depan, mulai perencanaannya bersama-sama dengan kementerian lain, sehingga target pencapaian stunting dan kemiskinan lebih terukur,” ujar Azwar.

Azwar mencontohkan, Kemenpan-RB berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membahas rencana penanganan stunting.

Kemenpan-RB, kata Azwar, memeriksa apakah terdapat anggaran pemberian gizi untuk bayi di bawah dua tahun (baduta) buat penanganan stunting.

Baca juga: Menpan RB: Anggaran Pengentasan Kemiskinan Hampir Rp 500 T, Kegiatannya Seminar

“Jangan nanti sosialisasi gizinya lebih banyak, dibanding pemberian gizi untuk anak-anak baduta atau ibu-ibu yang sedang hamil,” ujar Azwar.

Azwar juga menjelaskan soal efisiensi upaya yang dilakukan oleh KLPD. Menurut dia, selama ini banyak pihak dari pemerintah daerah yang melakukan konsultasi ke Jakarta.

Azwar mengatakan, konsultasi pemerintah daerah melalui utusan ke Jakarta tidak efisien dan tidak cepat.

Sebab butuh waktu yang tidak sedikit untuk melakukan perjalanan dinas dari daerah ke Jakarta.

“Presiden sudah meminta supaya digitalisasi ini menjadi agar kita lebih lincah, lebih efisien, dan lebih cepat. Oleh karena itu, saya sampaikan, itu hampir setiap hari di Kemenpan banyak orang daerah datang konsultasi," ujar Azwar.

Baca juga: Menpan-RB Pangkas 3.114 Jabatan Lama ASN Jadi 3 Kelompok

"Sekarang kami sudah bikin rubrik, setiap hari ada Zoom, ada telepon, setiap permasalahan ditulis. Dengan demikian, tidak perlu berbondong-bondong ke Jakarta,” jelas Azwar.