PDI-P Dinilai "Melempem" Tak Usik Johnny G Plate di Isu "Reshuffle"

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan (PDI-P) dinilai "melempem" lantaran tak mengusik Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Direktur Eksekutif Institute of Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam menyebut PDI-P nampak hanya memberi tekanan politik kepada dua menteri dari Nasdem, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Kedua menteri tersebut dianggap memiliki loyalitas tinggi terhadap keputusan politik Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dalam mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Sementara itu, PDI-P seolah melempem dan tidak mengusik Menkominfo Johnny G Plate, meskipun ada dugaan korupsi triliunan rupiah terkait BTS (base transceiver station) di kementeriannya," kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (5/1/2023).

Baca juga: Sinyal Reshuffle Kian Menguat, Jokowi Diprediksi Bakal Sisakan 1 Menteri Nasdem

Umam menduga alasan PDI-P tak menebar tekanan politik karena Plate dipetakan lebih berpeluang mendukung capres yang akan didorong PDI-P.

Mengingat, basis politik Plate berada di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang lebih dekat dengan narasi PDI-P.

Dengan begitu, Umam mengatakan, besar kemungkinan Plate tidak akan kena reshuffle akibat langkah Paloh yang mendeklarasikan Anies sebagai capres.

"Praktis, yang akan dijadikan sasaran adalah Menteri KLHK Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Yasin Limpo," terang dia.

Baca juga: Nasdem Minta PDI-P Tak Gaduh soal Reshuffle, Hasto Kristiyanto: Kami Terima Sarannya

Di samping itu, Umam menilai tekanan politik PDI-P supaya Jokowi melakukan reshuffle terhadap dua menteri dari Nasdem kurang etis.

Sebab, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Terlebih, Presiden dipilih dan dimenangkan juga oleh partai-partai pendukungnya.

Dengan begitu, kebijakan reshuffle sepatutnya didasarkan pada kalkulasi profesionalisme-teknokratik, bukan sekadar untuk memfasilitasi kepentingan politik partai pendukung utama Presiden itu sendiri.

Untuk itu, Umam mengingatkan PDI-P sebaiknya tidak perlu alergi terhadap perbedaan cara pandang dalam menentukan masa depan bangsa pasca-kepemimpinan Jokowi berakhir.

"Model pendekatan yang represif cenderung hanya akan menghadirkan kegaduhan, daripada kinerja pemerintahan yang substantif guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, akuntabel dan melayani," imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat bahkan terang-terangan menyatakan, partainya meminta agar dua menteri asal Nasdem, Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi.

Menurut Djarot, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan para menteri bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Sejauh ini, Jokowi sudah tiga kali tak pernah membantah mengenai kabar reshuffle tersebut.

Terbaru, Jokowi meminta publik menunggu keputusannya ketika ditanya mengenai wacana perombakan kabinet.

"Tunggu saja. Ditunggu saja," ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan soal reshuffle di Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1/2023).