Kala Nasdem Meradang Usai PDI-P Minta Jokowi Evaluasi 2 Menterinya...

JAKARTA, KOMPAS.com - Suhu politik di awal tahun 2023 kembali memanas setelah isu reshuffle kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin kembali berembus.

Kali ini, dua partai yaitu PDI-P dan Nasdem saling bersinggungan menanggapi isu reshuffle.

Awalnya, PDI-P meminta Presiden Jokowi mengevaluasi dua menteri kabinet yang berasal dari Partai Nasdem, yaitu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Salah satu alasannya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyindir Mentan yang pernah menyatakan akan mengekspor beras ke China. Tetapi, kenyataannya tidak sesuai dengan harapan.

Respons Partai Nasdem pun disampaikan melalui Wakil Ketua Umum Ahmad Ali.

Baca juga: Saat Jokowi Tiga Kali Tak Membantah Kabar Reshuffle di 2023

Kepada Kompas.com, Ali awalnya menanggapi dengan santai bahwa reshuffle sejatinya adalah kewenangan atau hak prerogatif Presiden.

Dari situ, Ali melihat bahwa tidak boleh ada seorang atau pihak mana pun termasuk partai politik mencampuri ranah presiden terkait reshuffle.

"Jadi itu sudah final, kita tidak mengutak-utik itu lagi," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/1/2023).

PDI-P tidak etis

Kemudian, Ali mengatakan, tidak elok apabila ada pihak yang mencampuri urusan presiden terkait reshuffle.

Oleh karena itu, menurutnya, langkah atau upaya mencampuri urusan presiden tersebut tidak elok dilakukan.

"Kalau kemudian ada orang yang meminta presiden untuk me-reshuffle atau mengevaluasi orang per orang, menurut kami, itu tidak etis karena presiden itu adalah satu kepala pemerintahan yang tidak bisa diintimidatur oleh partai politik," kata mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR itu.

Baca juga: Panas Dua Menterinya Didorong PDI-P untuk Dicopot, Nasdem: Kalau Kurang Kursi, Minta ke Presiden!

Ali mengatakan, Nasdem menyerahkan sepenuhnya perihal rencana reshuffle kepada Jokowi sebagai pemegang hak penuh tersebut.

Presiden juga dinilai memiliki kemandirian terkait reshuffle.

"Berkali-kali kita sampaikan bahwa reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif daripada bapak presiden, dengan berbasis kinerja kabinet untuk karena menteri adalah pembantu presiden," ujar Ali.

Ambil kursi menteri Nasdem...

Tensi Ahmad Ali semakin meradang untuk menanggapi permintaan PDI-P mengevaluasi dua menteri tersebut.