Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panas Dua Menterinya Didorong PDI-P untuk Dicopot, Nasdem: Kalau Kurang Kursi, Minta ke Presiden!

Kompas.com - 02/01/2023, 14:15 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyindir balik PDI-P yang meminta dua menteri Nasdem di Pemerintahan Presiden Jokowi dievaluasi terkait isu reshuffle.

Ali menduga, PDI-P ingin mengambil jatah menteri Nasdem sehingga melontarkan pernyataan tersebut.

"Kan kalau kemudian PDI-P masih merasa kurang kursinya, mau ngambil kursi Nasdem, ya enggak usah bicara sama media, bicara saja sama presiden saja," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/1/2023).

Oleh karena itu, Nasdem meminta PDI-P tak membuat gaduh suasana politik nasional di awal tahun.

Apalagi, lanjut Ali, membuat isu yang memunculkan adu domba antara Nasdem dan Presiden Jokowi.

Baca juga: Dua Elite PDI-P Minta Jokowi Copot Mentan dan Menteri LHK, Nasdem: Tidak Etis

"Supaya tidak gaduh begitu. Jadinya, jangan mengadu presiden dengan Nasdem karena, kita ini kan, Nasdem dengan presiden enggak ada hal yang luar biasa," imbuh Ali.

Dia kemudian mengeklaim sejumlah keputusan Nasdem yang selalu mendukung kebijakan pemerintah. Salah satunya kebijakan kenaikan BBM.

Meskipun diakuinya, keputusan itu kerap membuat Nasdem harus menerima konsekuensi yang ada.

"Karena tentunya sebuah kebijakan itu tidak harus selalu populis, ada kebijakan tidak populis, tapi memang harus diambil, dan konsistensinya bagi Nasdem harus menerima apapun resikonya ya kita harus ambil," tutur Ali.

Baca juga: Demokrat Bakal Deklarasi Koalisi Bersama Nasdem-PKS, Lengkap dengan Paket Capres-Cawapres

Mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR ini menyarankan semua pihak tenang dalam menyikapi situasi yang ada.

Caranya, kata Ali, dengan tidak perlu melontarkan pernyataan provokatif atau konspiratif di publik.

"Sehingga kemudian ini membuat polarisasi semakin menajam ya, menciptakan seakan akan Nasdem dengan Pak Jokowi berkhianat lah, janganlah. Karena padanya nanti akan terjadi kegaduhan di tingkat bawah," ucap anggota Komisi III DPR itu.

Baca juga: Ditanya soal Reshuffle pada 2023, Jokowi: Ditunggu Saja

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung pernyataan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat yang meminta agar dua menteri dari Nasdem, yakni Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar dievaluasi.

Hasto menyindir Mentan yang pernah menyatakan akan mengekspor beras ke China. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

"Kalau kita melihat misalnya apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 22 Agustus 2022, beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke China. Tetapi kemudian ternyata faktanya jauh dari apa yang disampaikan. Kemudian kita harus mengimpor beras," ujar Hasto dalam jumpa pers virtual, Jumat (30/12/2022).

Kemudian, Hasto mengatakan, PDI-P meminta agar semua menteri bekerja keras mengingat tahun 2024 masa kepemimpinan Jokowi akan habis.

Oleh karena itu, Hasto mengingatkan, jika ada menteri yang terkena reshuffle, maka jangan dikaitkan dengan urusan politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com