Kala Nasdem Meradang Usai PDI-P Minta Jokowi Evaluasi 2 Menterinya...

Kali ini, dua partai yaitu PDI-P dan Nasdem saling bersinggungan menanggapi isu reshuffle.

Awalnya, PDI-P meminta Presiden Jokowi mengevaluasi dua menteri kabinet yang berasal dari Partai Nasdem, yaitu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.

Salah satu alasannya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyindir Mentan yang pernah menyatakan akan mengekspor beras ke China. Tetapi, kenyataannya tidak sesuai dengan harapan.

Respons Partai Nasdem pun disampaikan melalui Wakil Ketua Umum Ahmad Ali.

Kepada Kompas.com, Ali awalnya menanggapi dengan santai bahwa reshuffle sejatinya adalah kewenangan atau hak prerogatif Presiden.

Dari situ, Ali melihat bahwa tidak boleh ada seorang atau pihak mana pun termasuk partai politik mencampuri ranah presiden terkait reshuffle.

"Jadi itu sudah final, kita tidak mengutak-utik itu lagi," kata Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/1/2023).

PDI-P tidak etis

Kemudian, Ali mengatakan, tidak elok apabila ada pihak yang mencampuri urusan presiden terkait reshuffle.

Oleh karena itu, menurutnya, langkah atau upaya mencampuri urusan presiden tersebut tidak elok dilakukan.

"Kalau kemudian ada orang yang meminta presiden untuk me-reshuffle atau mengevaluasi orang per orang, menurut kami, itu tidak etis karena presiden itu adalah satu kepala pemerintahan yang tidak bisa diintimidatur oleh partai politik," kata mantan Ketua Fraksi Nasdem DPR itu.

Ali mengatakan, Nasdem menyerahkan sepenuhnya perihal rencana reshuffle kepada Jokowi sebagai pemegang hak penuh tersebut.

Presiden juga dinilai memiliki kemandirian terkait reshuffle.

"Berkali-kali kita sampaikan bahwa reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif daripada bapak presiden, dengan berbasis kinerja kabinet untuk karena menteri adalah pembantu presiden," ujar Ali.

Ali mengatakan, PDI-P bisa jadi hendak mengambil kursi menteri Nasdem sehingga menyatakan hal tersebut kepada media.

Padahal, katanya, jika demikian PDI-P tak perlu mengungkapkannya kepada publik.

Ali berkelakar, seharusnya PDI-P tinggal berbicara kepada Presiden Jokowi.

"Kalau kemudian PDI-P masih merasa kurang kursinya, mau ngambil kursi Nasdem, ya enggak usah bicara sama media, bicara saja sama presiden saja," kelakar Ali.

Untuk itu, anggota Komisi III DPR ini meminta tidak ada satu pun pihak yang kembali berupaya mengadu domba Nasdem dan Presiden Jokowi.

Ali mengatakan, hubungan Nasdem dan Jokowi baik-baik saja dan tidak ada suatu hal luar biasa berkonotasi negatif.

Masih di pemerintahan

Lebih jauh, terkait sindiran PDI-P tersebut, Nasdem memastikan bahwa sikap partai hari ini tetap bersama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Ali mengungkapkan, sikap tersebut merupakan komitmen Nasdem mengawal pemerintahan Jokowi sampai tuntas pada 2024.

"Bagi Nasdem, bahwa hari ini kami tidak dalam posisi berbeda dengan pemerintah ya," kata Ali.

"Kami tidak sedang berbeda dengan pemerintah, karena memang itu komitmen Partai Nasdem ketika 2019, kita berhimpun dulu 2014, Nasdem dengan PDI-P pendukung Pak Jokowi," ujarnya lagi.

Ia menegaskan bahwa posisi Nasdem dan PDI-P hari ini sama besar andilnya mendukung pemerintahan.

Ali mengatakan, Nasdem bukan penumpang gelap yang bergabung ke pemerintahan di tengah jalan.

"Karena kami bagian dari koalisi yang sejak awal," kata Ali.