Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: Jika Dipercaya untuk Memerintah, Anies Tidak Akan Sok-sokan atau Jadi Jagoan

Kompas.com - 19/12/2022, 20:11 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choirie mengatakan, jika eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipercaya rakyat memimpin Indonesia, maka dia tidak akan sok-sokan hingga merasa benar sendiri.

Effendi menyebut Anies, Nasdem, beserta koalisinya, bukan tipe yang seperti itu.

"Jika diberi kepercayaan rakyat untuk memerintah, bukan sok-sokan, merasa jadi jagoan, atau merasa benar sendiri. Anies dan Nasdem tidak begitu," ujar Effendi saat dimintai konfirmasi, Senin (19/12/2022).

Effendi menjelaskan, jika Anies terpilih menjadi presiden, maka capres dari Nasdem itu akan mengapresiasi hasil kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pendahulu.

Baca juga: Safari Politik Anies Baswedan Disorot, Kapan Kampanye Pilpres 2024 Dimulai?

Menurut dia, keberhasilan rezim terdahulu harus diteruskan demi menciptakan pemerintahan yang sehat.

"Meneruskan yang baik-baik sebagai bagian dari kontinuitas dan sustain dalam sebuah pemerintahan yang normal dan sehat," tuturnya.


Sementara itu, kata Effendi, perubahan beserta inovasi juga akan dilakukan oleh pemerintahan Anies.

Hal itu dilakukan demi merespons tuntutan dan perkembangan zaman.

"Inilah filosofi, akhlak, dan konsep Nasdem dan Anies dan koalisinya," imbuh Effendi.

Baca juga: PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, menempatkan Anies Baswedan sebagai oposisi dari pemerintahan sangat tidak sesuai.

Hal ini dikatakan Ahmad Ali menyusul adanya penilaian bahwa Nasdem bersama Anies Baswedan mengusung poros perubahan tetapi melanjutkan program-program Presiden Jokowi jika terpilih menjadi presiden pada tahun 2024.

Apalagi, menurut Ahmad Ali, Nasdem masih menempatkan kadernya di kursi pemerintahan membantu Presiden Jokowi.

"Tentunya menempatkan Pak Anies sebagai oposisi itu hal yang tidak pas, karena posisi Nasdem saat ini adalah partai yang sedang berada di pemerintahan," kata Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/12/2022).

Baca juga: Dinilai Serba Tanggung Capreskan Anies, Nasdem Beri Penjelasan soal Makna Perubahan

Ia lantas mengakui, tidak semua program pada zaman pemerintahan Jokowi itu buruk.

Nasdem, kata Ahmad Ali, memiliki visi untuk melanjutkan program-program yang sifatn sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sementara yang belum sesuai, perlu diperbaiki.

Ia juga menyampaikan, tak elok rasanya jika program dari pemerintahan sebelumnya dihapus tiap berganti tampuk kekuasaan.

Menurut Ahmad Ali, perlu ada pembangunan yang berkesinambungan agar terasa manfaatnya.

"Tentunya yang kami inginkan adalah kami ingin program-program pembangunan yang ada di bangsa ini, tidak bisa kemudian setelah selesai satu rezim, terus penguasa berikutnya datang untuk menghapus jejak penguasa lama. Enggak boleh begitu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com