Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Yudo Margono Janji Evaluasi Penanganan Konflik di Papua

Kompas.com - 19/12/2022, 18:16 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, dia bakal mendengarkan pendapat para pemangku kepentingan, pemerintah daerah, serta tokoh agama dan masyarakat buat menentukan kebijakan selanjutnya dalam menangani konflik di Papua.

"Pendekatan yang di lapangan ini apa yang ada di sana, jadi enggak harus belum-belum sudah diputuskan. Nanti saya putuskan, memutuskannya setelah saya cek dulu," kata Yudo setelah dilantik sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/12/2022).

Yudo mengatakan, dialog dengan pemerintah daerah hingga para tokoh masyarakat perlu dilakukan sebelum memutuskan strategi selanjutnya dalam menangani konflik Papua.

Baca juga: Jokowi Minta TNI Netral Jelang Pemilu, Panglima Yudo: Kami dari Dulu Netral

Ia pun menekankan bahwa operasi TNI di Papua kini lebih menonjolkan operasi teritorial dengan tetap memberikan tindakan tegas sesuai aturan hukum.

"Nanti tentunya akan kita evaluasi dulu, baru nanti saya laporkan ke Bapak Presiden situasi yang ada," ujar Yudo.

Di sisi lain, Presiden Jokowi menilai keinginan Yudo buat melakukan pendekatan humanis dalam menangani konflik di Papua memang baik. Termasuk soal rencana pengurangan prajurit TNI di Papua.

Akan tetapi, Jokowu juga meminta Yudo bersikap tegas kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua jika terus melakukan serangan.

Baca juga: Yudo Margono Ingin Pendekatan Humanis di Papua, Jokowi: Itu Baik, tapi Harus Tegas

"Tetapi harus tegas. Di sana, KKB selalu berbuat seperti itu ya, tidak akan selesai-selesai masalahnya," kata Jokowi usai melantik Yudo.

Diberitakan sebelumnya, perihal penegakan hak asasi manusia (HAM) dan hukum di Papua, operasi di wilayah rawan, serta perwujudan netralitas Pemilu 2024 juga akan menjadi program prioritas Yudo Margono sebagai Panglima TNI yang baru.

Usai pelantikan, Yudo menyampaikan dia akan segera berangkat ke Papua buat mendalami kondisi keamanan di wilayah itu secara langsung.

Baca juga: Panglima Yudo: Saya Enggak Pernah Berpikir Masa Jabatan, yang Penting Laksanakan Tugas

"Nanti saya kan kesempatan pertama akan datang ke sana bersama kepala staf angkatan untuk melihat secara nyata apa sih sebenarnya yang terjadi di sana," kata Yudo.

Presiden Joko Widodo resmi melantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun.

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 91 TNI tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI.

Baca juga: Panglima Yudo Akan Gelar Operasi Khusus di Laut China Selatan

(Penulis : Ardito Ramadhan | Editor : Icha Rastika)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com