Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Masalah Anies Lanjutkan Program Jokowi, PKS: Platform Perubahan Bukan Berarti Anti-Jokowi

Kompas.com - 18/12/2022, 12:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menegaskan bahwa partainya tetap mendukung Anies Baswedan jika terpilih sebagai presiden 2024 dan melanjutkan program-program pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, meski sebagai oposisi pemerintahan, bukan berarti PKS anti-Jokowi.

"Platform perubahan bukan berarti anti-jokowi, asal beda, asal bukan Jokowi. Jadi tidak bisa oposisi biner. Tentu jika ada program yang baik kenapa tidak dilanjutkan?" kata Kholid saat dihubungi Kompas.com, Minggu (18/12/2022).

Baca juga: Pencapresan Anies Dinilai Serba Tanggung, Suarakan Perubahan tapi Hendak Lanjutkan Program Jokowi

Hal itu merespons adanya pandangan pengamat bahwa pencapresan Anies dinilai serba tanggung. Anies dinilai suarakan perubahan, tetapi Nasdem menghendaki Anies melanjutkan program Jokowi.

Kholid mencontohkan hal-hal atau program apa saja yang dipandang baik untuk dilanjutkan.

"Misalnya, pembangunan infrastruktur dasar, itu bagus dilanjutkan karena bagus untuk akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat," ucap Kholid.

Akan tetapi, Kholid menekankan bahwa pembangunan tidak bisa hanya dimaknai dengan pembangunan infrastruktur fisik.

Oleh karena itu, ia melihat bahwa perubahan besar harus dilakukan dalam reformasi institusional.

Baca juga: Demokrat Ungkap Faktor yang Mungkin Membuat Publik Bosan ke Anies: Tiketnya Belum Utuh

"Bagaimana mengubah ekonomi berbiaya mahal (high cost economy), politik berbiaya mahal (high cost politics) menjadi lebih efektif dan efesien, perubahan dalam reformasi pendidikan dan kesehatan, akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia," jelas dia.

Semua hal tersebut dinilai harus menjadi agenda utama pembangunan nasional. Di sisi lain, beberapa hal juga perlu dijaga dan ditingkatkan.

Misalnya, imbuh Kholid, soal demokrasi, penegakan hukum, perlindungan HAM dan pemberantasan korupsi harus kembali pada hakikatnya.

"(Hal itu) menjadikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," tambah dia.

Baca juga: Pengamat: Elektabilitas Anies Naik karena Euforia Deklarasi Capres, Kini Publik Mulai Bosan

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa platform perubahan yang dibawa bakal koalisi Nasdem-Demokrat-PKS juga menyangkut terkait agenda perlindungan sumber daya alam dan ekologis.

Sebab, ia memandang ancaman kerusakan ekologis semakin mengkhawatirkan.

"Ini harus kita arus utamakan dalam pembangunan nasional ke depan," tutur Kholid.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com