Tak Masalah Anies Lanjutkan Program Jokowi, PKS: Platform Perubahan Bukan Berarti Anti-Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menegaskan bahwa partainya tetap mendukung Anies Baswedan jika terpilih sebagai presiden 2024 dan melanjutkan program-program pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, meski sebagai oposisi pemerintahan, bukan berarti PKS anti-Jokowi.

"Platform perubahan bukan berarti anti-jokowi, asal beda, asal bukan Jokowi. Jadi tidak bisa oposisi biner. Tentu jika ada program yang baik kenapa tidak dilanjutkan?" kata Kholid saat dihubungi Kompas.com, Minggu (18/12/2022).

Hal itu merespons adanya pandangan pengamat bahwa pencapresan Anies dinilai serba tanggung. Anies dinilai suarakan perubahan, tetapi Nasdem menghendaki Anies melanjutkan program Jokowi.

Kholid mencontohkan hal-hal atau program apa saja yang dipandang baik untuk dilanjutkan.

"Misalnya, pembangunan infrastruktur dasar, itu bagus dilanjutkan karena bagus untuk akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat," ucap Kholid.

Akan tetapi, Kholid menekankan bahwa pembangunan tidak bisa hanya dimaknai dengan pembangunan infrastruktur fisik.

Oleh karena itu, ia melihat bahwa perubahan besar harus dilakukan dalam reformasi institusional.

"Bagaimana mengubah ekonomi berbiaya mahal (high cost economy), politik berbiaya mahal (high cost politics) menjadi lebih efektif dan efesien, perubahan dalam reformasi pendidikan dan kesehatan, akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia," jelas dia.

Semua hal tersebut dinilai harus menjadi agenda utama pembangunan nasional. Di sisi lain, beberapa hal juga perlu dijaga dan ditingkatkan.

Misalnya, imbuh Kholid, soal demokrasi, penegakan hukum, perlindungan HAM dan pemberantasan korupsi harus kembali pada hakikatnya.

"(Hal itu) menjadikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," tambah dia.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa platform perubahan yang dibawa bakal koalisi Nasdem-Demokrat-PKS juga menyangkut terkait agenda perlindungan sumber daya alam dan ekologis.

Sebab, ia memandang ancaman kerusakan ekologis semakin mengkhawatirkan.

"Ini harus kita arus utamakan dalam pembangunan nasional ke depan," tutur Kholid.

Sementara itu, Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi menambahkan, melanjutkan kepemimpinan presiden yang berbeda platform semestinya hal yang wajar.

Sebab, ia berpandangan bahwa pembangunan negeri ini adalah rangkaian kerja dari kepemimpinan para presiden.

"Dalam konteks itu, sudah menjadi kemestian bahwa pembangunan harus berkelanjutan untuk menjaga roda pembangunan negara," kata Nabil saat dihubungi Kompas.com, Minggu.

"Jadi, ya pernyataan soal program Presiden Jokowi akan dilanjutkan adalah sesuatu yang wajar. Sebagaimana Presiden Jokowi juga melanjutkan program-progran dari Presiden SBY," tambah dia.

Nabil mengatakan program-program itu juga nantinya akan melalui proses pemilihan oleh presiden terpilih.

Artinya, presiden terpilih akan menentukan mana program presiden sebelumnya yang akan dilanjutkan dan mana yang perlu dievaluasi ulang.

"Kedua, program kerja capres merupakan titik temu dari program pribadi capres dan para parpol pengusung. Karenanya, untuk menilai program perubahan apa yang akan diusung oleh para capres, termasuk Anies Baswedan, ya perlu ditunggu setelah resmi terdaftar sebagai Capres di Oktober 2023 mendatang," jelas Nabil.

Diberitakan sebelumnya, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden dari Partai Nasdem terkesan serba tanggung.

Di satu sisi, Nasdem menghendaki Anies untuk melanjutkan program-program Presiden Jokowi jika terpilih sebagai presiden 2024.

Di sisi lain, partai pimpinan Surya Paloh itu punya rencana berkoalisi dengan Demokrat dan PKS, dua partai oposisi yang kerap tak sejalan dengan program dan kebijakan pemerintah. Ketiga partai juga menggembar-gemborkan Koalisi Perubahan.

"Kan Nasdem selalu bilang Anies akan menang, melanjutkan program-program Jokowi, di mana letak perubahannya?" kata Adi kepada Kompas.com, Jumat (16/12/2022).

Memang, pascadeklarasi pencapresan, Anies sangat giat bersafari politik. Namun, kata Adi, narasi politik yang disampaikannya dalam setiap roadshow itu-itu saja.

Sebagai figur yang lekat dengan citra oposisi, Anies hampir tidak pernah menentang atau mengkritisi kebijakan presiden secara terbuka. Padahal, basis massa Anies datang dari kalangan kontra Jokowi.

Jika narasi yang sama itu terus diulang-ulang, menurut Adi, masyarakat akan segera bosan dengan figur Anies Baswedan.