Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Masalah Anies Lanjutkan Program Jokowi, PKS: Platform Perubahan Bukan Berarti Anti-Jokowi

Kompas.com - 18/12/2022, 12:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

Sementara itu, Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi menambahkan, melanjutkan kepemimpinan presiden yang berbeda platform semestinya hal yang wajar.

Sebab, ia berpandangan bahwa pembangunan negeri ini adalah rangkaian kerja dari kepemimpinan para presiden.

Baca juga: Bawaslu Sebut Safari Politik Anies Tak Etis, Nasdem: Enggak Paham Substansi Demokrasi

"Dalam konteks itu, sudah menjadi kemestian bahwa pembangunan harus berkelanjutan untuk menjaga roda pembangunan negara," kata Nabil saat dihubungi Kompas.com, Minggu.

"Jadi, ya pernyataan soal program Presiden Jokowi akan dilanjutkan adalah sesuatu yang wajar. Sebagaimana Presiden Jokowi juga melanjutkan program-progran dari Presiden SBY," tambah dia.

Nabil mengatakan program-program itu juga nantinya akan melalui proses pemilihan oleh presiden terpilih.

Artinya, presiden terpilih akan menentukan mana program presiden sebelumnya yang akan dilanjutkan dan mana yang perlu dievaluasi ulang.

"Kedua, program kerja capres merupakan titik temu dari program pribadi capres dan para parpol pengusung. Karenanya, untuk menilai program perubahan apa yang akan diusung oleh para capres, termasuk Anies Baswedan, ya perlu ditunggu setelah resmi terdaftar sebagai Capres di Oktober 2023 mendatang," jelas Nabil.

Baca juga: Kritik Bawaslu yang Sebut Anies Tak Etis, Nasdem: Apa Dasarnya?

Diberitakan sebelumnya, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden dari Partai Nasdem terkesan serba tanggung.

Di satu sisi, Nasdem menghendaki Anies untuk melanjutkan program-program Presiden Jokowi jika terpilih sebagai presiden 2024.

Di sisi lain, partai pimpinan Surya Paloh itu punya rencana berkoalisi dengan Demokrat dan PKS, dua partai oposisi yang kerap tak sejalan dengan program dan kebijakan pemerintah. Ketiga partai juga menggembar-gemborkan Koalisi Perubahan.

"Kan Nasdem selalu bilang Anies akan menang, melanjutkan program-program Jokowi, di mana letak perubahannya?" kata Adi kepada Kompas.com, Jumat (16/12/2022).

Baca juga: Pembatasan Usia PJLP, Warisan Anies yang Dieksekusi Heru Budi

Memang, pascadeklarasi pencapresan, Anies sangat giat bersafari politik. Namun, kata Adi, narasi politik yang disampaikannya dalam setiap roadshow itu-itu saja.

Sebagai figur yang lekat dengan citra oposisi, Anies hampir tidak pernah menentang atau mengkritisi kebijakan presiden secara terbuka. Padahal, basis massa Anies datang dari kalangan kontra Jokowi.

Jika narasi yang sama itu terus diulang-ulang, menurut Adi, masyarakat akan segera bosan dengan figur Anies Baswedan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com