Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Masalah Anies Lanjutkan Program Jokowi, PKS: Platform Perubahan Bukan Berarti Anti-Jokowi

Kompas.com - 18/12/2022, 12:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menegaskan bahwa partainya tetap mendukung Anies Baswedan jika terpilih sebagai presiden 2024 dan melanjutkan program-program pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, meski sebagai oposisi pemerintahan, bukan berarti PKS anti-Jokowi.

"Platform perubahan bukan berarti anti-jokowi, asal beda, asal bukan Jokowi. Jadi tidak bisa oposisi biner. Tentu jika ada program yang baik kenapa tidak dilanjutkan?" kata Kholid saat dihubungi Kompas.com, Minggu (18/12/2022).

Baca juga: Pencapresan Anies Dinilai Serba Tanggung, Suarakan Perubahan tapi Hendak Lanjutkan Program Jokowi

Hal itu merespons adanya pandangan pengamat bahwa pencapresan Anies dinilai serba tanggung. Anies dinilai suarakan perubahan, tetapi Nasdem menghendaki Anies melanjutkan program Jokowi.

Kholid mencontohkan hal-hal atau program apa saja yang dipandang baik untuk dilanjutkan.

"Misalnya, pembangunan infrastruktur dasar, itu bagus dilanjutkan karena bagus untuk akselerasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat," ucap Kholid.

Akan tetapi, Kholid menekankan bahwa pembangunan tidak bisa hanya dimaknai dengan pembangunan infrastruktur fisik.

Oleh karena itu, ia melihat bahwa perubahan besar harus dilakukan dalam reformasi institusional.

Baca juga: Demokrat Ungkap Faktor yang Mungkin Membuat Publik Bosan ke Anies: Tiketnya Belum Utuh

"Bagaimana mengubah ekonomi berbiaya mahal (high cost economy), politik berbiaya mahal (high cost politics) menjadi lebih efektif dan efesien, perubahan dalam reformasi pendidikan dan kesehatan, akselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia," jelas dia.

Semua hal tersebut dinilai harus menjadi agenda utama pembangunan nasional. Di sisi lain, beberapa hal juga perlu dijaga dan ditingkatkan.

Misalnya, imbuh Kholid, soal demokrasi, penegakan hukum, perlindungan HAM dan pemberantasan korupsi harus kembali pada hakikatnya.

"(Hal itu) menjadikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," tambah dia.

Baca juga: Pengamat: Elektabilitas Anies Naik karena Euforia Deklarasi Capres, Kini Publik Mulai Bosan

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa platform perubahan yang dibawa bakal koalisi Nasdem-Demokrat-PKS juga menyangkut terkait agenda perlindungan sumber daya alam dan ekologis.

Sebab, ia memandang ancaman kerusakan ekologis semakin mengkhawatirkan.

"Ini harus kita arus utamakan dalam pembangunan nasional ke depan," tutur Kholid.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com