Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Muktamar, Haedar Nashir: Pemilihan Ketum PP Muhammadiyah Tak Mungkin Diintervensi

Kompas.com - 16/11/2022, 21:06 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadyah, Haedar Nashir menjamin bahwa pemilihan dalam Muktamar ke-48 di Solo nanti bebas intervensi.

Haedar mengatakan bahwa materi muktamar maupun proses pemilihan sudah dilakukan secara berjenjang lama.

"Proses pemilihan muktamar itu memang sudah berjenjang dalam tempo bukan karena pandemi. Biasa dua tahun sebelumnya sudah mengalami proses seleksi yang luar biasa," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (16/11/2022).

"Maka, tidak akan ada tambahan di tengah jalan, siapapun dia. Dan tidak memungkinkan ada intervensi dari dalam maupun luar, termasuk dari luar angkasa, sehingga proses itu akan berjalan objektif," kata Haedar lagi.

Baca juga: Muktamar Muhammadiyah Akan Soroti 2024, Singgung Fenomena Bagi-bagi Kekuasaan

Haedar menjelaskan, pada 18 November 2022 nanti, Muhammadiyah akan melakukan persidangan tanwir, sidang tertinggi di bawah muktamar.

Sidang ini akan mengesahkan 39 nama calon pimpinan pusat serta keputusan resmi materi muktamar.

Pada 19 November 2022 malam, 39 nama ini akan mengerucut menjadi 13 nama yang bakal ditetapkan sebagai pimpinan pusat periode 2022-2027.

Tiga belas nama itu yang nanti akan memilih Ketua Umum PP Muhammadiyah.

"(Nama calon) ketum nanti dibawa lagi ke muktamar itu, ke sidang pleno untuk disahkan," ujar Haedar.

Baca juga: Wapres Akan Tutup Muktamar Muhammadiyah di Solo

Sebagai informasi, Muktamar ke-48 Muhammadiyah akan dilaksanakan 18-20 November 2022.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan membuka langsung muktamar. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin dijadwalkan menutup muktamar.

Ada lima agenda pokok dalam Muktamar Muhammadiyah kali ini.

Pertama, laporan PP Muhammadiyah 2015-2022. Kedua, membahas program lima tahun ke depan.

Ketiga, membahas Risalah Islam Berkemajuan. Keempat, membahas isu-isu strategis. Kelima, pemilihan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027.

Baca juga: Wapres Berharap Muhammadiyah Berkontribusi Wujudkan Indonesia Emas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com