Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: G20 Forum Ekonomi, Jangan Ditarik-tarik ke Politik

Kompas.com - 16/11/2022, 20:18 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, G20 merupakan forum ekonomi dan pembangunan.

Oleh karenanya, Presiden Jokowi meminta agar G20 tidak ditarik-tarik ke ranah politik.

"Saya tambahkan bahwa G20 itu adalah forum ekonomi, forum finansial, forum pmbangunan. Bukan forum politik," ujar Jokowi saat konferensi pers hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di BICC, Nusa Dua, Bali, Rabu (16/11/2022).

"Jadi jangan ditarik-tarik ke politik," katanya lagi menegaskan.

Baca juga: Di Hadapan Xi Jinping, Jokowi Yakin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Beroperasi Juni 2023

Ini menjadi pernyataan penutup Jokowi dalam konferensi pers Rabu .

Dalam keterangannya, Jokowi menyatakan kepemimpinan Indonesia telah berhasil menghasilkan deklarasi pemimpin atau G20 Bali Leaders Declaration yang awalnya diragukan oleh banyak pihak.

Deklarasi terdiri atas 52 paragraf dan ada satu paragraf yang sangat diperdebatkan, yakni soal penyikapan terhadap perang di Ukraina.

Jokowi menjelaskan, diskusi mengenai hal tersebut berlangsung sangat alot.

"Dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi, yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah," kata Jokowi.

"Perang ini telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi yang menimbulkan risiko terhadap krisis pangan, krisis energi dan potensi krisis finansial," ujarnya lagi.

Baca juga: Sesalkan Serangan Rudal ke Polandia, Jokowi: Saya Minta Semua Menahan Diri

Oleh karena itu, Jokowi mengatakan, G20 membahas dampak perang terhadap kondisi perekonomian global. Sehingga, ada beberapa hasil yang konkret telah dihasilkan.

Antara lain, terbentuknya pandemic fund yang sampai hari ini terkumpul 1,5 miliar Dolar AS.

Kemudian, pembentukan dan operasionalisasi resilient and sustainability trust di bawah IMF sejumlah 81,6 miliar dollar AS untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis.

Lalu, terbentuk juga energy transition mecanism, khususnya untuk Indonesia memperoleh komitmen dari Just Energi Transition Program sebesar 20 miliar dollar AS.

"Komitmen bersama setidaknya 30 persen dari daratan dunia dan 30 persen lautan dunia dilindungi di tahun 2030. Ini sangat bagus dan melanjutkan komitmen mengurangi degradasi tanah sampai 50 persen tahun 2040 secara sukarela," kata Jokowi.

"Saya kira hasil yang konkret itu. Meskipun banyak sekali sebetulnya hasil-hasil yang lainnya," ujarnya lagi.

Baca juga: Bertemu Xi Jinping, Jokowi: Senang Dapat Menyambut Kakak Besar di Bali

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com