Penggunaan Dana Pandemi Diharapkan Bersifat Inklusif Atasi Persoalan Kesehatan Global

BALI, KOMPAS.com - Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) mendesak para pemimpin G20 untuk melanjutkan komitmen politik terhadap penguatan arsitektur kesehatan global pada presidensi G20 berikutnya.

Menurut Founder dan CEO CISDI Diah Saminarsih, hal penting yang perlu dipastikan keberlanjutannya dalam G20 adalah penyelesaian ketimpangan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon pandemi akibat Covid-19 serta penguatan ketahanan kesehatan secara menyeluruh.

"Forum G20 memiliki momentum dan kekuatan strategis untuk menghimpun serta memobilisasi komitmen politik dan sumber daya global," ujar Diah dalam acara media luncheon membahas dana pandemi (pandemic fund) yang digelar di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11/2022).

Baca juga: Menkeu-Menkes G20 Kukuhkan Komitmen Perkuat Kesehatan Global, Dana Pandemi Terkumpul Rp 21 Triliun

Diah mencontohkan, Presidensi G20 Italia, melalui pembentukan High Level Independent Panel on Financing the Global Commons for the Pandemic Preparedness and Response telah meninjau situasi dan kebutuhan pembiayaan pandemi global.

Setelahnya hal itu dilanjutkan dengan peluncuran Pandemic Fund oleh Presidensi G20 Indonesia.

"Ini merupakan awal yang menjanjikan keberhasilan dunia menuju kesiapsiagaan pandemi, berawal dari tata kelola pembiayaan kesehatan global," tutur Diah.

"Inisiatif ini merupakan upaya strategis menutup ketimpangan pembiayaan pendanaan global untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon pandemi sebesar 10,5 miliar Dolar AS setiap tahun dalam lima tahun ke depan," jelasnya.

Baca juga: Terkumpul 1,1 Miliar Dollar AS, Lembaga Dana Pandemi Beroperasi Akhir Juni 2022

Dia mengungkapkan, melalui Presidensi G20, Indonesia saat ini memiliki kapasitas menyuarakan kepentingan negara berpenghasilan rendah dan rendah-menengah untuk mendapatkan manfaat lebih melalui dana perantara ini.

Terlebih dengan terpilihnya Chatib Basri selaku Co-Chair Dewan Pengurus Pandemic Fund.

Diah mengungkapkan, dana pandemi mengkombinasikan pembiayaan publik dan swasta melalui alokasi anggaran negara anggota hingga lembaga filantropi.

Dana dikelola melalui struktur governing board yang terdiri atas co-investors (negara yang masuk dalam struktur, namun tidak berkontribusi finansial), contributors/investors (negara yang berkontribusi finansial), perwakilan filantropi, dan organisasi masyarakat sipil yang miliki hak memberi suara dalam pengambilan keputusan.

Baca juga: G20 Galang Dana Pencegahan Pandemi, Jokowi: Dana yang Terkumpul Masih Belum Cukup

ANTARA/Genta Tenri Mawangi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Dana Pandemi secara virtual, di Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (13/11/2022).

Namun, menurut Diah masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilanjutkan, disempurnakan, dan diselesaikan oleh G20.

"CISDI miliki catatan dan rekomendasi terkait beberapa hal tersebut. Pertama, peran publik dan masyarakat sipil dibutuhkan untuk memastikan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya tambahan ini dapat berjalan baik dan transparan. Pendanaan Pandemic Fund hingga saat ini masih bergantung kontributor tradisional," jelas Diah.

"Ini mengakibatkan dana yang baru terkumpul hanya sebesar 1,4 Miliar Dolar AS atau 10 persen dari keseluruhan target yang dicanangkan terkumpul dalam Pandemic Fund, sesuai perhitungan World Bank dan WHO," lanjutnya.

Selain itu, tidak semua kontributor menandatangani kerja sama jangka panjang, baik dalam siklus kontribusi tiga maupun lima tahunan sehingga keberlanjutan pendanaan ini dipertanyakan.

Baca juga: Jokowi: Dunia Tidak Siap Hadapi Pandemi karena Tak Punya Arsitektur Kesehatan