Penggunaan Dana Pandemi Diharapkan Bersifat Inklusif Atasi Persoalan Kesehatan Global

Menurut Founder dan CEO CISDI Diah Saminarsih, hal penting yang perlu dipastikan keberlanjutannya dalam G20 adalah penyelesaian ketimpangan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon pandemi akibat Covid-19 serta penguatan ketahanan kesehatan secara menyeluruh.

"Forum G20 memiliki momentum dan kekuatan strategis untuk menghimpun serta memobilisasi komitmen politik dan sumber daya global," ujar Diah dalam acara media luncheon membahas dana pandemi (pandemic fund) yang digelar di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11/2022).

Diah mencontohkan, Presidensi G20 Italia, melalui pembentukan High Level Independent Panel on Financing the Global Commons for the Pandemic Preparedness and Response telah meninjau situasi dan kebutuhan pembiayaan pandemi global.

Setelahnya hal itu dilanjutkan dengan peluncuran Pandemic Fund oleh Presidensi G20 Indonesia.

"Ini merupakan awal yang menjanjikan keberhasilan dunia menuju kesiapsiagaan pandemi, berawal dari tata kelola pembiayaan kesehatan global," tutur Diah.

"Inisiatif ini merupakan upaya strategis menutup ketimpangan pembiayaan pendanaan global untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon pandemi sebesar 10,5 miliar Dolar AS setiap tahun dalam lima tahun ke depan," jelasnya.

Dia mengungkapkan, melalui Presidensi G20, Indonesia saat ini memiliki kapasitas menyuarakan kepentingan negara berpenghasilan rendah dan rendah-menengah untuk mendapatkan manfaat lebih melalui dana perantara ini.

Terlebih dengan terpilihnya Chatib Basri selaku Co-Chair Dewan Pengurus Pandemic Fund.

Diah mengungkapkan, dana pandemi mengkombinasikan pembiayaan publik dan swasta melalui alokasi anggaran negara anggota hingga lembaga filantropi.

Dana dikelola melalui struktur governing board yang terdiri atas co-investors (negara yang masuk dalam struktur, namun tidak berkontribusi finansial), contributors/investors (negara yang berkontribusi finansial), perwakilan filantropi, dan organisasi masyarakat sipil yang miliki hak memberi suara dalam pengambilan keputusan.

Namun, menurut Diah masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilanjutkan, disempurnakan, dan diselesaikan oleh G20.

"CISDI miliki catatan dan rekomendasi terkait beberapa hal tersebut. Pertama, peran publik dan masyarakat sipil dibutuhkan untuk memastikan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya tambahan ini dapat berjalan baik dan transparan. Pendanaan Pandemic Fund hingga saat ini masih bergantung kontributor tradisional," jelas Diah.

"Ini mengakibatkan dana yang baru terkumpul hanya sebesar 1,4 Miliar Dolar AS atau 10 persen dari keseluruhan target yang dicanangkan terkumpul dalam Pandemic Fund, sesuai perhitungan World Bank dan WHO," lanjutnya.

Selain itu, tidak semua kontributor menandatangani kerja sama jangka panjang, baik dalam siklus kontribusi tiga maupun lima tahunan sehingga keberlanjutan pendanaan ini dipertanyakan.

Indonesia sendiri menyumbang setidaknya Rp 740 miliar melalui sumber pembiayaan APBN.

"Memberikan komitmen finansial tambahan untuk global health bukanlah sebuah langkah yang biasa diambil oleh Indonesia. Masuknya representasi masyarakat sipil dalam struktur tata kelola Pandemic Fund sebagai voting member merupakan langkah awal yang baik untuk memastikan pelibatan," ungkap Diah.

Kedua, CISDI menyarankan agar dana pandemi difokuskan pembiayaan kesehatan pada pembangunan dan peningkatan kapasitas serta resiliensi sistem kesehatan.

Meskipun jumlah dana di tahap pertama belum mencapai target yang diharapkan, rencana tata kelola dan operasional dari Pandemic Fund tetap harus disiapkan.

"Belajar dari pandemi, transformasi layanan kesehatan primer-yang belum secara spesifik disebutkan, serta masukan dari berbagai komunitas sesuai kebutuhan, harus menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan prioritas ranah pembiayaan yang akan ditetapkan," kata Diah.

Secara khusus tentang transformasi layanan kesehatan primer, timpangnya kapasitas layanan kesehatan primer merupakan catatan utama WHO, World Bank, dan GAVI sebagai salah satu penyebab tidak tercapainya cakupan vaksinasi di negara-negara berpenghasilan rendah dan rendah-menengah terhadap negara berpenghasilan tinggi.

Penetapan prioritas pandemic fund membutuhkan konsultasi dan partisipasi penerima manfaat untuk dapat merepresentasikan kebutuhan mereka dan tidak berisiko mengulang kembali ketidakadilan struktural pembiayaan kesehatan global.

"Ketiga, menggunakan kepemimpinan G20 sebagai enabler untuk mengatasi beban penyakit yang ada (existing disease burden) dan permasalahan akses terhadap obat, vaksin, dan alat kesehatan terkait pandemi sebagai barang publik di tingkat global," ungkap Diah.

Diberitakan sebelumnya, negara-negara anggota G20 berkomitmen untuk membentuk Gugus Tugas Gabungan Keuangan-Kesehatan G20 yang mengumpulkan pendanaan pandemi untuk kesiapsiagaan, pencegahan, dan penanggulangan pandemi (PPR).

Hingga saat ini, sudah sebanyak 1,4 miliar dollar AS komitmen yang berhasil terkumpul di bawah Presidensi G20 Indonesia.

Dana yang terkumpul itu berasal dari 24 donor negara baik anggota G20 maupun non-G20, serta 3 filantropi.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bahkan terdapat 3 negara anggota G20 yang berkomitmen menyuntikkan dana ke pandemic fund pada pertemuan Joint Finance and Health Ministers' Meeting (JFHMM) semalam.

"Pada kenyataannya kita juga sudah terima minimal 3 negara lagi yan sudah menyampaikan bahwa mereka akan kontribusi termasuk di dalamnya adalah Australia, Prancis, dan Saudi Arabia. Mereka akan mengumumkan jumlahnya terutama pada pertemuan pemimpin G20," ungkapnya dalam konferensi pers usai JFHMM di Hotel Mulia, Nusa Dua, Bali, Sabtu.

Selain ketiga negara itu, negara pendonor lainnya yakni Kanada, Komisi Eropa, Jerman, China, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Singapura, Inggris, Spanyol, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Sementara tiga filantropi yang menjadi pendonor yaitu The Bill & Melinda Gates Foundation, The Rockefeller Foundation, dan Wellcome Trust.

Adapun Indonesia sendiri berkomitmen memberikan dana untuk pandemic fund sebesar 50 juta dollar AS.

Sri Mulyani bilang, komitmen Indonesia tersebut jauh lebih tinggi dari sejumlah negara lain, seiring dengan Indonesia menjadi Presidensi G20 yang meresmikan pembentukan pandemic fund.

Meski demikian, bendahara negara itu, belum bisa mengungkapkan nilai komitmen dari negara-negara pendonor lainnya.

Lewat dana pandemi ini, akan mendukung hasil utama agenda kesehatan G20, di antaranya upaya untuk meningkatkan pengawasan genomik, mendorong mobilisasi sumber daya kesehatan penanggulangan medis, atau upaya perluasan jaringan penelitian dan manufaktur vaksin, terapi dan diagnostik (VTD).