Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat dan PKS Diprediksi Tak Akan Tinggalkan Koalisi meski Kadernya Tidak Jadi Cawapres Anies

Kompas.com - 10/11/2022, 12:02 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, peresmian koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hanya menunggu waktu.

Jika pun calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan kelak bukan berasal dari kader Demokrat dan PKS, menurut Bawono, kecil kemungkinan kedua partai meninggalkan rencana koalisi.

"Partai Demokrat dan PKS tidak akan lari dari rencana Koalisi Perubahan ini meskipun nanti kader mereka tidak menjadi cawapres Anies Baswedan," kata Bawono kepada Kompas.com, Kamis (10/11/2022).

Baca juga: Nasdem-Demokrat-PKS Batal Deklarasi Koalisi 10 November, PKS: Bukan Berarti Tanda Keretakan

Memang, kata Bawono, persoalan cawapres sangat mungkin menjadi ganjalan kerja sama ketiga partai.

Demokrat bersikukuh mengajukan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai pendamping Anies. Sementara, PKS tak mau kalah dengan mendorong mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Ahmad Heryawan, sebagai calon RI-2.

Namun, menurut Bawono, persoalan ini bukannya tak punya jalan keluar. Nasdem, Demokrat, dan PKS bisa membuat kesepakatan politik.

Misalnya, jika cawapres Anies bukan berasal dari kader ketiga partai, konsekuensinya ialah pengaturan posisi-posisi strategis di pemilu atau pemerintahan mendatang untuk Nasdem, Demokrat, maupun PKS.

"Bisa saja titik temu lain misal ketua tim pemenangan dan juga posisi-posisi di kementerian kelak," ujar Bawono.

Baca juga: Koalisi Nasdem-PKS-Demokrat Batal Deklarasi 10 November, Bagaimana Langkah Anies Selanjutnya?

Bagi Demokrat dan PKS yang sudah dua periode berturut-turut menjadi oposisi, kata Bawono, kemenangan pada Pemilu 2024 sangat penting.

Kini, dengan mengandalkan nama besar Anies sebagai capres, kedua partai punya peluang untuk berkuasa jika koalisi yang mereka bangun bersama Nasdem memenangkan pertarungan.

Oleh karenanya, meski negosiasi masih alot, Bawono menduga, baik Demokrat maupun PKS tak punya jalan lain selain bekerja sama dengan Nasdem untuk mengusung Anies.

"Bagi Partai Demokrat dan PKS, berada dalam Koalisi Perubahan ini merupakan kesempatan terbesar bagi kedua partai politik tersebut untuk nanti masuk di dalam pemerintahan sebagai bagian dari partai berkuasa," kata dia.

Terkait batalnya rencana deklarasi koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS pada 10 November ini, Bawono menilai, itu hanya terkait waktu.

Sebagaimana diketahui, rencana Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk mendeklarasikan koalisi pada 10 November 2022 batal. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, batalnya rencana ini karena kesibukan masing-masing elite partai.

Menurut Willy, deklarasi koalisi hanya terkendala persoalan teknis. Ia mengklaim, komitmen ketiga partai politik untuk bekerja sama pada pilpres mendatang semakin kuat.

“Setidak-tidaknya komitmen demi komitmen itu sudah semakin mengerucut, bagaimana kesepahaman tinggal dituangkan formal menjadi kesepakatan-kesepakatan bersama,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (7/11/2022).

Baca juga: Nasdem Yakin PKS Tetap Solid dalam Penjajakan Koalisi Perubahan

Adapun rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS sudah terdengar sejak lama. Namun, ketiganya tak kunjung mendeklarasikan kerja sama.

Disinyalir, ketiga partai belum bersepakat soal cawapres. Demokrat ngotot mengajukan nama AHY, sedangkan PKS bersikukuh mencalonkan Ahmad Heryawan.

Sementara, Nasdem ingin cawapres untuk Anies Baswedan bukan berasal dari ketiga partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com