Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Nasdem-PKS-Demokrat Batal Deklarasi 10 November, Bagaimana Langkah Anies Selanjutnya?

Kompas.com - 08/11/2022, 06:05 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, deklarasi koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) urung dilakukan bulan ini.

Adapun Partai Nasdem sempat mengusulkan deklarasi dilakukan pada 10 November 2022.

Akan tetapi, Willy menyampaikan, rencana itu batal karena PKS dan Partai Demokrat masih perlu melakukan konsolidasi internal.

“Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama. Karena memang satu, PKS akan rapat majelis syuro itu akhir tahun Desember,” ungkap Willy ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/11/2022).

Baca juga: Ditunda, Deklarasi Koalisi Nasdem, Demokrat, PKS Tak Akan Umumkan Cawapres Anies

Adapun rapat majelis syuro PKS disebut sebagai mekanisme internal untuk menentukan langkah politik terkait penentuan koalisi, termasuk keputusan pengusungan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

“Kedua Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan kawan-kawan baru pulang sekitar 10 November,” sebutnya.

Sedangkan AHY diketahui sedang berada di Jerman selama dua pekan terakhir.

Namun demikian, Willy mengeklaim, tak ada gangguan soliditas antara ketiga parpol. Sebaliknya Nasdem-Demokrat-PKS disebutnya kian mesra.

“Setidak-tidaknya komitmen demi komitmen itu sudah semakin mengerucut, bagaimana kesepahaman tinggal dituangkan formal menjadi kesepakatan-kesepakatan bersama,” ucapnya.

Baca juga: Nasdem Sebut Cawapres Anies Penuh dengan Element of Surprise

Deklarasi tak dilakukan bersama

Lebih lanjut, Willy menjelaskan, kemungkinan ketiga parpol tidak akan mendeklarasikan diri bersama. Ketiga parpol ini, bakal melakukan deklarasi Koalisi Perubahan masing-masing.

Selain itu, proses deklarasi tak disertai dengan pengumuman penentuan cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai capres yang diusung Partai Nasdem.

“Mungkin belum (penentuan cawapres). Cawapres nanti sesuai dengan dinamika yang terjadi. Kita mencoba rasional, mencoba realistis, mencoba membuka diri secara lebih luas,” paparnya.

Baca juga: Ketua Dewan Pakar PKS: Tidak Ada yang Ngotot Jadi Pendamping Anies di Pilpres

Willy menyebut pengumuman cawapres bakal menjadi salah satu strategi Koalisi Perubahan memenangkan Pilpres 2024.

“Bagaimana kemudian cawapres, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang kita bisa jadikan elemen of surprise,” ujarnya.

Langkah Anies terancam?

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, batalnya deklarasi Koalisi Perubahan 10 November mengindikasikan bahwa proses negosiasi yang belum rampung.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com