Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Jokowi di Istana, Muhaimin Iskandar Sampaikan 4 Rekomendasi PKB untuk Pemerintah

Kompas.com - 31/10/2022, 12:25 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar beserta jajaran pengurus partainya diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (31/10/2022).

Dalam kesempatan itu, Muhaimin Iskandar melaporkan soal pertemuan kader PKB di Jakarta pada akhir pekan kemarin.

"Maksud audiensi ini melaporkan pertemuan seluruh kader utama PKB yang di Jakarta tiga hari kemarin. 5.000 kader utama yang merupakan pengurus dan anggota legislatif dan eksekutif, berkumpul di Jakarta dan menyampaikan hasil dari pertemuan itu," ujar Muhaimin dalam keterangannya usai bertemu Jokowi.

"Salah satunya menyangkut rekomendasi-rekomendasi yang mohon dititipkan kepada presiden untuk dijadikan pertimbangan untuk melaksanakan," katanya lagi.

Baca juga: Cak Imin dan Elite PKB Temui Jokowi di Istana

Rekomendasi yang pertama, kata Muhaimin Iskandar, tenang subsidi BBM.

Muhaimin Iskandar menyampaikan kepada Jokowi, apakah memungkinkan jika sepeda motor mendapatkan subsidi.

"Sepeda Motor harga BBM-nya jadi turun, untuk khusus sepeda motor. Dan angkutan umum. Tapi, tadi masih dihitung lagi karena pemilik sepeda motor itu jumlahnya 70 juta," ujarnya.

Rekomendasi kedua adalah soal pupuk. Muhaimin mengungkapkan, pupuk menjadi kegelisahan PKB dan seluruh kader utama partai di daerah.

Menurut Muhaimin Iskandar, saat ini kesulitan pupuk sudah sampai pada level ketiadaan pupuk di daerah.

"Tadi lagi dicari jalan keluar, karena memang akibat perang itu (Rusia-Ukraina) produksi pupuk memang menurun di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Karena itu, ya kami beri masukan untuk jadi pertimbangan," kata Muhaimin.

Baca juga: Prabowo-Muhaimin Bakal Bertemu Besok, Matangkan Duet Capres-Cawapres

"Karena itu, ya kami memberi masukan untuk menjadi pertimbangan bagaimana kalau pupuk itu diprioritaskan hanya untuk orang dengan tanah setengah hektar, subsidinya difokuskan pada petani dengan pemilik tanah setengah hektar," ujarnya lagi.

Rekomendasi ketiga adalah soal milenial. Muhaimin mengatakan, angkatan muda Indonesia sebagai bonus demografi harus menjadi perhatian. Mengingat, pada 2030, tidak ada lagi generasi muda.

"Jadi kelompok milenial tahun 2030 sudah menua sehingga tujuh tahun ini harus digenjot, kami meminta kepada Pak Presiden untuk memberikan tiga perhatian," kata Muhaimin.

Perhatian pertama, pengusaha muda yang jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga harus diberi kemudahan akses kredit tanpa agunan dan tanpa bunga.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Cak Imin Usul Sepeda Motor Dapat Subsidi BBM Khusus

Perhatian kedua, kaum muda tersebut harus diberi akses teknologi skill terutama menyediakan teknologi induk yang bisa dijadikan ekspresi energi kaum muda.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com