Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Jokowi, Cak Imin Usul Sepeda Motor Dapat Subsidi BBM Khusus

Kompas.com - 31/10/2022, 12:15 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk memberiksan subsidi bahan bakar minyak (BBM) khusus sepeda motor dan angkutan umum.

Usulan ini disampaikan Muhaimin saat ia bersama pengurus PKB bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/10/2022).

"Apakah memungkinkan kalau sepeda motor diturunkan sehingga mendapatkan subsidi. Sepeda motor harga BBM-nya jadi turun, untuk khusus sepeda motor dan angkutan umum," kata Muhaimin selepas pertemuan.

Baca juga: Cak Imin dan Elite PKB Temui Jokowi di Istana

Muhaimin menilai, usulan tersebut realistis berdasarkan hitung-hitungan yang dilakukan oleh PKB.

Namun, menurut dia, Jokowi merasa masih perlu mengkaji usulan itu karena jumlah sepeda motor yang sangat banyak, yakni mencapai 70 juta unit.

"Kalau hitungan kami bisa sebetulnya, hitungan kami ya, tapi Beliau akan cek di Kementerian Keuangan," kata dia.

Baca juga: Cak Imin Umbar Janji untuk Rakyat di Hadapan Prabowo, Salah Satunya Turunkan Harga BBM

Dalam pertemuan dengan Jokowi, Muhaimin juga menyampaikan sejumlah rekomendasi lain, antara lain subsidi listrik secara penuh bagi kalangan rakyat miskin dan memprioritaskan subsidi pupuk bagi petani dengan lahan setengah hektar.

"Kami beri masukan untuk menjadi pertimbangan bagaimana kalau pupuk itu diprioritaskan hanya untuk orang dengan tanah setengah hektar, subsidinya difokuskan kepada petani dengan pemilik tanah setangah hektar," ujar Muhaimin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com