Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 31/10/2022, 11:38 WIB

KOMPAS.com – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Intan Fauzi mengatakan, kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman resesi pangan harus tepat dan terukur.

Dia meminta pemerintah tidak terlena dengan kondisi yang ada saat ini sehingga kemudian menjadi buah simalakama.

Terlebih, kata Intan, resesi pangan akan sangat berdampak pada stabilitas ekonomi nasional dan sektor strategis lainnya.

Dia mengatakan itu dalam forum pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sejumlah Badan usaha Milik Negara (BUMN) pangan di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (27/10/2022).

“Jangan hanya seperti pemadam kebakaran, bahwa nanti kalau resesi pangan itu terjadi kita tidak siap. Jadi harus mulai dipikirkan mengenai stok pangan baik itu bahan pokok,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (31/10/2022).

Oleh karenanya, Intan pun mendorong berbagai institusi yang bergerak di sektor pangan serius meningkatkan kinerja dan sinergitasnya dalam mempersiapkan Indonesia melewati situasi krisis global.

Baca juga: DPR Dorong Para Ibu Rumah Tangga Manfaatkan Modal dari PNM untuk Gerakkan UMKM

Menurutnya, berbagai inovasi pengolahan bahan pangan dan penanganan pascapanen dapat dilakukan untuk menjaga stok pangan dan stabilitas harga.

Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan setelah beberapa bulan pascapanen. Sebab, beberapa komoditi, seperti bawang merah mengalami kelangkaan dan kenaikan harga setelah pascapanen.

Intan berharap, bangsa Indonesia benar-benar siap menghadapi kondisi krisis melalui program yang terintegrasi secara menyeluruh.

Ia optimistis Indonesia akan mampu menghadapi situasi krisis global apabila seluruh sektor vital terintegrasi dengan baik.  

Terkait kesiapan Indonesia menghadapi resesi, politisi Partai Amanan Nasional (PAN) itu menilai Indonesia sudah siap berkat potensi kekayaan pangan Indonesia yang mampu menjadi buffer stock dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

Baca juga: Ada Potensi Resesi Global 2023, Demer Minta Pemerintah Antisipasi Dini Adanya Krisis Pangan

Intan juga menilai, sejauh ini langkah pemerintah dalam mengamankan stok pangan nasional melalui berbagai kebijakan dan pembangunan infrastruktur pangan di tengah kondisi krisis sudah cukup baik.

Dia menyebutkan, berbagai infrastruktur pangan yang telah disiapkan pemerintah tidak semata untuk menghadapi resesi, tetapi juga dalam jangka panjang. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia.

“Seperti apa yang dilakukan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) menginvestasikan infrastruktur pangan yang besar dengan dana yang besar di setiap sentra pangan berupa modern rice milling,” ujarnya.

Dia berharap, infrastruktur modern dapat bekerja dengan baik karena gabah petani dapat diserap dan diproses.

Baca juga: ID Food Dorong Negara G20 untuk Antisipasi Krisis Pangan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Momen 8 Menit PPATK Jelaskan ke DPR soal Heboh Rp 349 Triliun Transaksi Janggal di Kemenkeu

Momen 8 Menit PPATK Jelaskan ke DPR soal Heboh Rp 349 Triliun Transaksi Janggal di Kemenkeu

Nasional
BBM Satu Harga Jadi Perhatian Jokowi, BPH Migas: Kami Siap Mengawal

BBM Satu Harga Jadi Perhatian Jokowi, BPH Migas: Kami Siap Mengawal

Nasional
Remisi Hari Raya Nyepi, 3 Narapidana Bebas, 1.463 Lainnya Dapat Pengurangan Hukuman

Remisi Hari Raya Nyepi, 3 Narapidana Bebas, 1.463 Lainnya Dapat Pengurangan Hukuman

Nasional
PBB Mengaku Temui Parpol Lain untuk Jajaki Respons atas Wacana Yusril Cawapres

PBB Mengaku Temui Parpol Lain untuk Jajaki Respons atas Wacana Yusril Cawapres

Nasional
PBB Klaim Dapat Sambutan Positif dari 3 Parpol soal Endorse Jokowi ke Yusril

PBB Klaim Dapat Sambutan Positif dari 3 Parpol soal Endorse Jokowi ke Yusril

Nasional
PKS Tetap Dukung Anies meski Kepala BIN Bilang Aura Jokowi Mulai Pindah ke Prabowo

PKS Tetap Dukung Anies meski Kepala BIN Bilang Aura Jokowi Mulai Pindah ke Prabowo

Nasional
PDI-P Nilai Konflik Masyarakat Jelang Pemilu Terjadi karena Ambisi Politik yang Mengatasnamakan Agama

PDI-P Nilai Konflik Masyarakat Jelang Pemilu Terjadi karena Ambisi Politik yang Mengatasnamakan Agama

Nasional
Selangkah Maju RUU PPRT Usai 19 Tahun Terkatung-katung Tanpa Kepastian

Selangkah Maju RUU PPRT Usai 19 Tahun Terkatung-katung Tanpa Kepastian

Nasional
Penetapan 1 Ramadhan 1444 H, PBNU Ikuti Hasil Sidang Isbat Kemenag

Penetapan 1 Ramadhan 1444 H, PBNU Ikuti Hasil Sidang Isbat Kemenag

Nasional
PBNU Terjunkan Tim untuk Pantau Hilal Ramadhan di Seluruh Indonesia

PBNU Terjunkan Tim untuk Pantau Hilal Ramadhan di Seluruh Indonesia

Nasional
Dugaan Gratifikasi Rp 7 Miliar dan Klarifikasi Wamenkumham...

Dugaan Gratifikasi Rp 7 Miliar dan Klarifikasi Wamenkumham...

Nasional
Apakah Jokowi Dapat Laporan soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu? Ini Kata PPATK

Apakah Jokowi Dapat Laporan soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu? Ini Kata PPATK

Nasional
Hasil Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan 1444 H Diumumkan Sore Hari Ini

Hasil Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan 1444 H Diumumkan Sore Hari Ini

Nasional
DPR Minta Jokowi Berhentikan Hakim Agung Gazalba Saleh Tersangka Suap, Gratifikasi, dan TPPU

DPR Minta Jokowi Berhentikan Hakim Agung Gazalba Saleh Tersangka Suap, Gratifikasi, dan TPPU

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS 'Walkout' Ketika Perppu Ciptaker Disahkan Jadi UU | Kalkulasi Megawati Umumkan Capres

[POPULER NASIONAL] PKS "Walkout" Ketika Perppu Ciptaker Disahkan Jadi UU | Kalkulasi Megawati Umumkan Capres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke