Polisi yang Tidak Ada Akhlak di Zaman "Syulit" dan "Syusah"

“Pemerintahan yang bersih harus dimulai dari atas. Seperti halnya orang mandi, guyuran air untuk membersihkan diri selalu dimulai dari kepala.” – Hoegeng Imam Santoso (1921-2004).

PERNYATAAN Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia periode 1968 – 1971 itu selalu relevan di setiap zaman.

Walau tidak dimakamkan di taman makam pahlawan, ke dua kakek saya dari pihak ayah maupun ibu adalah purnawirawan Polri.

Saat berdinas dulu, tergabung di kesatuan Mobil Brigade (sebelum dinamai Brigade Mobil atau Brimob). Kakek saya dari pihak ibu, masih bekerja sebagai sopir mobil pribadi usai pensiun di tahun 1970-an di Malang.

Sementara kakek saya dari pihak ayah, bekerja sebagai mandor penggilingan beras di Mojoagung, Jombang.

Kedua kakek saya harus terus bekerja karena kalau mengandalkan uang pensiunan dari pangkatnya yang rendah, tentu tidak bisa “hidup”.

Uang pensiun selalu habis pada awal bulan untuk membayar hutangan. Anak-anaknya tidak bisa menjadi polisi apalagi dengan katabelece.

Kisah epos kehebatan tentang polisi, saya saksikan ketika bocah di gedung bioskop dengan atap terbuka di Malang. Namannya Kelud.

Saya bisa menonton tanpa bayar alias gratis karena penjaga Kelud adalah ayah sahabat saya yang juga personel Polri.

Tontonan yang saya suka bersama teman-teman di SD Kristen Merapi adalah film yang dibintangi Amitabh Bachchan, “Zanjeer”. Berkisah tentang Inspektur Vijay yang gagah berani memberantas kejahatan.

Inspektur Vijay bukan seperti bekas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Ferdy Sambo atau mirip dengan mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa.

Vijay adalah sosok polisi yang patut diteladani. Di tengah kebrengsekkan dan kebobrokan polisi India, Vijay menjadi polisi dengan karakter yang terpuji.

Vijay antisogok, alih-alih menjual barang bukti narkoba lalu diganti dengan tawas atau “boro-boro” menembak ajudannya sendiri.

Sutradara film “Zanjeer” adalah Salim Javed yang sejak awal film itu dibuat sudah mencanangkan akan mengubah pandangan jelek dan negatif mengenai polisi India menjadi “mewangi”.

Saya juga yakin, ketika itu Salim Javed juga belum mengenal program presisi yang dicanangkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, apalagi program promoter dari kepala Polri sebelumnya.

Kepuasan publik terhadap citra polisi dari waktu ke waktu memang semakin mendekati titik nadir.

Dari survei yang dihelat Litbang Kompas pada periode 24 September hingga 7 Oktober 2022, kepuasan publik terhadap penegakan hukum berada di angka 51,5 persen.

Angka ini “jatuh” 6 persen dibandingkan hasil survei yang sama pada Juni 2022. Bahkan capaian ini menjadi yang terburuk sejak Oktober 2019 (Kompas.com, 25 Oktober 2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik pada 5 Aspek Penegakan Hukum Terburuk sejak Oktober 2019

Rendahnya kepuasan publik di bidang penegakan hukum ini selaras dengan citra lembaga-lembaga terkait, yakni Polri, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi serta Kejaksaan.

Terlebih lagi, Polri menjadi lembaga penegak hukum dengan penurunan citra positif paling besar berdasar hasil survei Litbang Kompas. Bahkan citra baik Polri tergerus “dalam” hingga mencapai 17 persen dalam rentang tiga bulan.