Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tempati Posisi Buncit di Survei Litbang "Kompas", PPP: Kader Wajib Dekati Rakyat

Kompas.com - 26/10/2022, 05:56 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono mewajibkan kader untuk mendekati masyarakat guna meningkatkan elektabilitas partai.

Hal ini disampaikan Mardiono merespons hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan PPP di posisi buncit pada tren pilihan partai politik dengan persentase 1,7 persen.

Mardiono juga meminta kepada kader untuk menyampaikan program PPP kepada masyarakat.

“Saya akan bertekad terus mensosialisasikan gerakan-gerakan politik kita ke seluruh penjuru, termasuk kader-kader kita sudah mulai kita wajibkan untuk mendekat ke masyarakat, khususnya sampaikan program-program kerja kita,” ujar Mardiono di Kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa (25/10/2022) malam.

Baca juga: PPP Himpun Suara Arus Bawah Terkait Capres yang Bakal Diusung

Mardiono mengatakan, PPP ke depan akan konsisten memperjuangkan aspirasi umat.

Bahkan, ia bertekad dapat membangkitkan perolehan PPP kendati sempat terpuruk pada Pemilu 2019.

“Kan dalam kehidupan ini seperti roda berputar, mana kalanya kita sedang di bawah, nanti saatnya kita akan naik ke atas, ke samping dan nanti ke atas,” kata Mardiono.

Mardiono menambahkan bahwa PPP selama ini sudah teruji dapat bangkit dengan mengantarkan beberapa tokoh yang berkancah di tingkat pusat.

“Termasuk tokoh-tokoh kita yang berjuang dari Kalimantan Barat sampai ke Jakarta meniti kariernya, dan tembus menjadi Wapres RI,” ujarnya.

“Nah, kita akan memproduksi tokoh-tokoh kita termasuk yang dari daerah, pusat, untuk meneladani tokoh-tokoh kita ini,” kata Mardiono melanjutkan.

Baca juga: Litbang Kompas”: Pemilih PPP dan PAN Paling Berpotensi Bergeser ke Parpol Lain

Dalam survei Litbang Kompas terbaru, PDI-P masih menjadi partai dengan jumlah pemilih terbanyak pada Oktober 2022, yakni 21,1 persen.

PDI-P disusul oleh Gerindra dengan suara 16,2 persen. Menariknya, posisi ketiga kini bukan diisi oleh Partai Golkar lagi. Demokrat menjadi partai yang menyalip Golkar.

Demokrat bertengger di posisi tiga dengan suara mencapai 14 persen. Golkar berada persis di bawah Demokrat, dengan pemilih 7,9 persen.

Selanjutnya, di level partai papan menengah dan bawah, ada PKS yang berada di posisi paling atas dengan 6,3 persen.

Kemudian, PKB dengan 5,6 persen. Lalu, Nasdem dengan 4,3 persen.

Sementara itu, PAN dan PPP menempati posisi terbawah. PAN mengantongi suara 3,1 persen dan PPP berada di posisi paling buncit dengan 1,7 persen.

Baca juga: Jadi Tuan Rumah Pertemuan KIB di Makassar, PPP Sebut Belum Ada Pembahasan Capres

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com