Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Himpun Suara Arus Bawah Terkait Capres yang Bakal Diusung

Kompas.com - 26/10/2022, 05:25 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono mengatakan akan menghimpun suara arus bawah terkait sosok calon presiden (capres) yang akan diusung kelak.

“Ya kita sekarang kita ini sedang merangkum juga dari suara-suara arus bawah, tentu nanti ada mekanisme-nya partai ini,” ujar Mardiono di Kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa (25/20/2022).

Mardiono mengatakan, suara arus bawah tersebut seperti tokoh ulama termasuk para kader.

Selain itu, pihaknya juga akan menggodok aspirasi dari para pengurus PPP dalam agenda Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada awal tahun 2023.

Baca juga: Soal Kemungkinan KIB Usung Ganjar, PPP: Harus Dipertimbangkan dengan Cermat

“Baru nanti kita ambil keputusan, tapi sekali lagi bahwa sering saya sampaikan di berbagai kesempatan PPP terikat dengan KIB, kenapa? Karena kita memang tidak bisa sendiri karena perolehan PPP di 2019,” katanya.

Walaupun begitu, Mardiono mengatakan bahwa PPP akan memilih tokoh yang mempunyai elektabilitas tertinggi.

Hal ini bertujuan supaya PPP juga turut mendapatkan efek elektoral dari pengusungan tokoh tersebut.

“Kalau saya berpikir, saya mau mendapatkan efek elektoral tetapi dari yang rendah kan kurang rasional, ya tentu saya mendapatkan pilihan dari tokoh-tokoh yang mendapatkan survei atau nilai-nilai yang tinggi,” ujarnya.

Baca juga: Jadi Tuan Rumah Pertemuan KIB di Makassar, PPP Sebut Belum Ada Pembahasan Capres

Oleh karena itu, Mardiono memastikan PPP tidak akan berpolitik secara membabi buta karena mesti mengedepankan rasionalitas dalam mengusung sosok capres.

“Itu lah Insya Allah pikiran-pikiran politik PPP yang akan mengedepankan hitung-hitungan yang rasional, juga artinya tidak berpolitik ini membabi buta,” katanya.

Baca juga: Litbang Kompas”: Pemilih PPP dan PAN Paling Berpotensi Bergeser ke Parpol Lain

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com