Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Berkoalisi dengan Demokrat dan PKS, Nasdem Dinilai Harus Mundur dari Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 23/09/2022, 15:04 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai, Partai Nasdem harus mundur dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo jika kelak berkoalisi dengan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Pemilu 2024.

Sebabnya, Demokrat dan PKS merupakan partai di luar pemerintahan. Jika berkongsi dengan oposisi, menurut Pangi, secara etika politik, Nasdem harus menarik diri dari kabinet Jokowi.

"Nasdem hari ini juga kesulitan mungkin untuk cepat memutuskan capres definitifnya mungkin ya karena Partai Nasdem masih menjaga fatsun politiknya, masih di gerbong koalisi pemerintah," kata Pangi kepada Kompas.com, Jumat (23/9/2022).

Baca juga: Nasdem Sebut Peluang Koalisi dengan PKS dan Demokrat Capai 80 Persen

Pangi berpendapat, situasi ini menjadi beban tersendiri buat Nasdem. Partai besutan Surya Paloh tersebut dinilai belum sanggup menarik tiga menterinya dari Kabinet Indonesia Maju.

Sebab, sedikit banyak, langkah itu bisa berpengaruh pada eksistensi Nasdem pada pemilu mendatang.

"Ini mungkin dilema kebatinan yang dialami Nasdem," ujar Pangi.

Posisi Nasdem, menurut Pangi, sangat berbeda dengan Demokrat dan PKS. Kedua partai itu tak punya beban politik lantaran sejak awal sudah berada di luar pemerintahan.

Padahal, Demokrat dan PKS merupakan partai pengikut yang menanti keputusan Nasdem.

"Sebenarnya poros koalisi ini juru kuncinya ada pada Partai Nasdem, PKS dan Demokrat menurut saya jalan dan ikut saja," ucap Pangi.

Meski sulit, Pangi menyebut, Nasdem tetap berpeluang besar berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Ini karena keinginan besar partai tersebut untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Jika Nasdem bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan atau Gerindra, maka, mustahil partai yang mengusung jargon restorasi Indonesia itu dapat mengusung pencalonan Anies.

Sebabnya, PDI-P dipastikan akan mengusung kadernya sendiri antara Puan Maharani atau Ganjar Pranowo, pun Gerindra bakal mencalonkan Prabowo Subianto.

Baca juga: Nasdem-Demokrat-PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi, Diprediksi karena Kedekatan Surya Paloh-Jokowi

Oleh karenanya, yang paling masuk akal bagi Nasdem adalah berkoalisi dengan Demokrat dan PKS.

Sebaliknya, Demokrat hanya nyaman berkoalisi dengan Nasdem karena sejarah kerenggangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Megawati Soekarnoputri, demikian pula dengan PKS yang berambisi mendukung pencapresan Anies.

Namun, karena sulitnya posisi politik Nasdem saat ini, Pangi memprediksi, Surya Paloh bakal menentukan keputusan soal koalisi pada detik-detik terakhir pencapresan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com