Jika Berkoalisi dengan Demokrat dan PKS, Nasdem Dinilai Harus Mundur dari Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai, Partai Nasdem harus mundur dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo jika kelak berkoalisi dengan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Pemilu 2024.

Sebabnya, Demokrat dan PKS merupakan partai di luar pemerintahan. Jika berkongsi dengan oposisi, menurut Pangi, secara etika politik, Nasdem harus menarik diri dari kabinet Jokowi.

"Nasdem hari ini juga kesulitan mungkin untuk cepat memutuskan capres definitifnya mungkin ya karena Partai Nasdem masih menjaga fatsun politiknya, masih di gerbong koalisi pemerintah," kata Pangi kepada Kompas.com, Jumat (23/9/2022).

Pangi berpendapat, situasi ini menjadi beban tersendiri buat Nasdem. Partai besutan Surya Paloh tersebut dinilai belum sanggup menarik tiga menterinya dari Kabinet Indonesia Maju.

Sebab, sedikit banyak, langkah itu bisa berpengaruh pada eksistensi Nasdem pada pemilu mendatang.

"Ini mungkin dilema kebatinan yang dialami Nasdem," ujar Pangi.

Posisi Nasdem, menurut Pangi, sangat berbeda dengan Demokrat dan PKS. Kedua partai itu tak punya beban politik lantaran sejak awal sudah berada di luar pemerintahan.

Padahal, Demokrat dan PKS merupakan partai pengikut yang menanti keputusan Nasdem.

"Sebenarnya poros koalisi ini juru kuncinya ada pada Partai Nasdem, PKS dan Demokrat menurut saya jalan dan ikut saja," ucap Pangi.

Jika Nasdem bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan atau Gerindra, maka, mustahil partai yang mengusung jargon restorasi Indonesia itu dapat mengusung pencalonan Anies.

Sebabnya, PDI-P dipastikan akan mengusung kadernya sendiri antara Puan Maharani atau Ganjar Pranowo, pun Gerindra bakal mencalonkan Prabowo Subianto.

Oleh karenanya, yang paling masuk akal bagi Nasdem adalah berkoalisi dengan Demokrat dan PKS.

Sebaliknya, Demokrat hanya nyaman berkoalisi dengan Nasdem karena sejarah kerenggangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Megawati Soekarnoputri, demikian pula dengan PKS yang berambisi mendukung pencapresan Anies.

Namun, karena sulitnya posisi politik Nasdem saat ini, Pangi memprediksi, Surya Paloh bakal menentukan keputusan soal koalisi pada detik-detik terakhir pencapresan.

"Nasdem masih terkesan di injury time atau last minute. Mungkin karena alasan yang di atas tadi, bagaimana menjaga hubungan Nasdem dengan partai koalisi pemerintah lainnya," kata dia.

Sebagaimana diketahui, Nasdem, Demokrat, dan PKS sejak lama saling melakukan penjajakan untuk kepentingan Pemilu 2024.

Baru-baru ini, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, rencana pembentukan koalisi partainya dengan PKS dan Demokrat semakin menguat. Bahkan, dia menyebut, persentase keberhasilannya di angka 80 persen.

“Bisa jadi (80 persen) kalau kesepakatan beberapa hal terpenuhi. Di sana lah kemudian seni diplomasinya ya tentu ada beberapa hal yang terus menerus dibicarakan,” kata Willy ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Jika ketiga partai berkoalisi, besar kemungkinan bakal mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.