AHY: Menunda Proyek Nasional Strategis Bukan Sesuatu yang Tabu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritisi dua proyek pembangunan yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dua proyek itu adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Menurut AHY, melakukan penundaan pembangunan proyek di saat kondisi perekonomian yang tak baik, bukanlah hal yang tabu.

“Menunda pembangunan proyek nasional strategis bukanlah sesuatu yang tabu. Menunda proyek pada kondisi saat ini, lebih baik dari pada memaksakannya,” tutur AHY dalam pidato kebangsaan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Rapimnas Demokrat, AHY Singgung Bahaya Utang Pemerintah Capai Rp 7.163 Triliun

Ia menjelaskan, Partai Demokrat sepakat dengan kebijakan pemindahan Ibu Kota karena kondisi Jakarta yang sudah tak ideal.

Tetapi, lanjut AHY, pemerintah mestinya menunggu waktu yang tepat. Yaitu dengan tidak melaksanakan pembangunan saat ini, di mana sedang terjadi krisis global yang turut berpengaruh pada Indonesia.

Apalagi, tambahnya, pemerintah baru saja menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Di seluruh dunia, pembangunan IKN memerlukan waktu yang cukup, dan timing-nya dipilih, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara,” paparnya.

Baca juga: AHY Jamin Kebebasan Berekspresi jika Menang Pemilu 2024

Ia pun mengkritisi kebijakan pemerintah yang juga dianggap membebankan APBN, yaitu pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Hal itu, menurutnya, tidak sesuai dengan janji Jokowi pada awal pencanangan proyek tersebut, yaitu 2016.

“Padahal awalnya, pemerintah berjanji tidak mengambil satu sen pun dari APBN. Nilai proyek pun semakin membengkak dari skema perhitungan awal,” sebut dia.

Adapun nilai proyek kereta cepat membengkak, dari awalnya Rp 86,5 triliun menjadi Rp 114,24 triliun.

Baca juga: Ketika AHY Singgung Moeldoko dan ‘KLB Abal-Abal’ di Rapimnas Demokrat...

Pemerintah pun akhirnya menerbitkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang mengizinkan pendanaan proyek kereta cepat bisa bersumber dari APBN.

Sementara itu pertengahan Maret tahun ini, Jokowi menyampaikan bahwa biaya pembangunan IKN mencapai Rp 466 trilun dan 20 persen anggaran bakal dibebankan pada APBN.

“Jika pemerintah tidak cakap melakukan antisipasi, dan adaptasi yang diperlukan, maka perekonomian kita bisa tidak selamat, dan rakyat tentu akan menderita karenanya,” pungkas AHY.

Baca juga: Ketika AHY Singgung Pemerintahan Jokowi Tak Sebaik Era SBY