KPU Sebut Laporan Pandai Besutan Farhat Abbas ke Bawaslu Kabur dan Tidak Jelas

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menilai bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dilayangkan Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, kabur dan tidak jelas.

"Laporan pelapor kabur, tidak jelas. Peristiwa laporan adalah waktu dikeluarkannya tanda pengembalian pendaftaran parpol calon peserta pemilu (yaitu) Pandai, pada 15 Agustus 2022," ujar Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Afifuddin dalam sidang pemeriksaan perdana di Bawaslu RI, Senin (5/9/2022).

"Di sisi lain, pelapor tidak menguraikan jelas kapan terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran administrasi yang mempermasalahkan Sipol sering mengalami gangguan, hambatan, down server secara tiba-tiba," lanjutnya.

Baca juga: Partai Pandai Bidik Pemilih Wanita, Pelajar maupun Tenaga Kerja Luar Negeri

Afifuddin juga membantah dalil laporan dari partai besutan Farhat Abbas itu yang menyatakan bahwa KPU RI menjadikan Sipol sebagai syarat penentu lolos atau tidaknya partai politik pendaftar Pemilu 2024.

KPU RI juga membantah dalil yang menyebutkan bahwa mereka tidak melakukan sosialisasi kepada partai politik atas penggunaan Sipol untuk masa pendaftaran Pemilu 2024.

"Terlapor telah melakukan sosialisasi simulasi launching dan bimtek Sipol," kata Afifuddin.

Afifuddin pun menegaskan bahwa KPU RI telah memeriksa dokumen Pandai secara lengkap sebelum menyatakan berkas partai itu tidak lengkap sehingga dikembalikan dan tak lolos pendaftaran.

Hal ini berkebalikan dengan dalil Farhat Abbas cs.

"Uraian laporan bahwa terlapor (KPU) melanggar dugaan administrasi pada pasal 19 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tidak jelas karena pelapor (Pandai) hanya mengutip norma pasal yang ada serta tidak menerangkan kapan dan bagaimana peristiwa itu terjadi," ungkap Afifuddin.

Baca juga: Bawaslu Tindak Lanjuti Laporan Pelanggaran Administrasi KPU dari Partai Masyumi

"Permasalahan yang diajukan pelapor tidak mendasar dan mengada-ada sehingga cukup alasan bagi majelis mengesampingkan dalil pelapor," ujarnya.

Laporan Pandai

Dalam laporan bernomor 011/LP/PL/ADM/RI/00/VIII/2022 yang dibacakan dalam persidangan, Ketua Umum Pandai, Farhat Abbas, menyebutkan berbagai alasan pihaknya menduga KPU melakukan pelanggaran administrasi.

Pertama dan utama, adalah soal Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Pandai merasa, KPU menjadikan Sipol sebagai alat wajib partai politik pendaftar Pemilu 2024, walaupun ketentuan "wajib" ini telah dihapuskan KPU dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.

"Sipol dalam prosesnya sering mengalami gangguan, hambatan, down server untuk akses, seringkali data yang diupload melalui Sipol tiba-tiba hilang dan harus meng-upload data kembali," ujar kuasa hukum Pandai dalam sidang.

Baca juga: Alasan Partai Farhat Abbas Laporkan KPU ke Bawaslu, Protes Sipol hingga Sekjen Stroke

Gangguan tersebut, mereka mengaku, terjadi ketika Pandai hendak mengunggah data kepengurusan Pandai di Papua, Papua Barat, Lampung, Jawa Timur, Ternate, Maluku, Jawa Barat, dan NTT.

Mereka merasa, KPU RI tidak memberi pelatihan yang memadai soal Sipol, termasuk antisipasi yang perlu dilakukan partai politik bila Sipol terkendala, meski sebetulnya KPU RI telah melakukan sosialisasi itu 2 bulan sebelum pendaftaran dibuka.